Advertisement

 


Redaksi Flores Editorial
30 Des 2020, 11.11 WIB
News

Bupati Manggarai Kukuhkan 22 Pejabat

  

Bupati Dr. Deno Kamelus, SH, MH, mengukuhkan Pejabat di Lingkup Pemkab Manggarai. (Foto: Humas Pemkab Manggarai)


Manggarai, Floreseditorial.com - Bupati Manggarai, Deno Kamelus, mengukuhkan Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Selasa (29/12/2020).


Pengukuhan dilakukan menimbang telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.


Pejabat yang dilantik terdiri dari dua Pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) dan 20 Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator). 


Bupati Deno, dalam sambutanya meminta para Pejabat terlantik untuk bekerja sebaik mungkin, demi kemajuan Kabupaten Manggarai. Ia berharap, para ASN dapat bekerja sebaik mungkin dan mempertahankan prestasinya. 


Ia menjelaskan, acara pengukuhan tersebut dilakukan karena ada perubahan nomenklatur pada badan daerah, serta beberapa nomenklatur jabatan yang ada di dalamnya. Nomenklatur baru tersebut akan secara resmi dipakai mulai tanggal 1 Januari 2021.


"Pengukuhan ini dilakukan karena ada perubahan nomenklatur di instansi pemerintah di Kabupaten Manggarai ini," tutur Bupati Deno.


Adapun Badan Daerah yang berubah nomenklaturnya yakni, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (BP4/Bapelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan  Daerah (Bapelitbangda), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Badan Keuangan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan juga mekar satu instansi lagi yakni, Badan Pendapatan Daerah. 


Sementara itu, Kaban BKPP, Remigius Harus, menjelaskan, acara pengukuhan tersebut merupakan acara pelantikan ulang Pejabat.


"Pengukuhan ini adalah pelantikan ulang Pejabat, karena adanya perubahan regulasi yang mendasari pembentukan sebuah perangkat daerah, atau karena adanya perubahan nomenklatur," tuturnya. 


Ia menambahkan, acara pengukuhan itu berbeda dengan promosi yang dapat berarti naik jabatan, atau mutasi yang dapat berarti pindah jabatan.