Advertisement

Redaksi Flores Editorial
24 Des 2020, 00.54 WIB
HeadlineNews

Kantor Kas BNI Borong ‘Timbun’ BLT DD 2020 Delapan Desa di Matim

 

ATM BNI Borong (Foto: FEC Media)

Manggarai Timur, Floreseditorial.com - Kantor Kas (KK) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) di Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), diduga kuat sengaja menimbun dan menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020 dari sejumlah desa di Kabupaten Matim.


Data yang dihimpun media ini, KK BNI Borong menahan pencairan BLT DD dari delapan desa di Kecamatan Rana Mese. Padahal, pihak desa telah melakukan pengajuan pencairan Tahap III Dana Desa untuk BLT Fase III.


Kedelapan desa tersebut yakni, Desa Torok Golo, Desa Rondo Woing, Desa Sita, Desa Golo Rutuk, Desa Watu Mori, Desa Lalang, Desa Compang Kempo (cair setengah) dan Desa Wae Nggori.


Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa pada Program P3MD Kabupaten Matim, Ramli Ajar, menjelaskan, pihak KK BNI Borong tidak mau mencairkan BLT DD Tahap III secara keseluruhan pada tahun 2020.


"Per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima uang sebesar Rp 900.000 untuk jatah bulan Oktober-Desember. Ironisnya, pihak bank tidak mau mencairkan dana secara keseluruhan pada tahun ini. Mereka menyanggupi pencairan secara keseluruhan pada Januari 2021," ungkap Ramli, Rabu (23/12/2020).


Berdasarkan progres pencarian BLT DD Tahun 2020, untuk Kecamatan Rana Mese masih 92%. 


“Pihak desa sudah melakukan pengajuan pencairan Tahap III Dana Desa untuk BLT Fase III, namun pihak bank belum bisa melayani secara penuh atau sesuai dengan permintaan desa. Bagaimana mungkin Kepala Desa melakukan pembagian BLT Fase III, sementara BNI belum bisa melayani secara penuh," tambahnya lagi.


Menurutnya, pihak BNI menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melakukan pencairan secara keseluruhan karena maksimal pencairan hanya dua miliar. 


“Kemudian mereka tawarkan supaya dananya dicairkan setengah," ungkapnya.


Ia menambahkan, seharusnya pihak bank menyiapkan uang sesuai kebutuhan atau permintaan nasabah. 


“Apa lagi ini berkaitan dengan BLT DD. Saya juga sudah tegaskan kepada pihak bank harus melayani sesuai perminntaan dari desa, dan tidak boleh cair setengah-setengah. Apalagi, limit waktu akhir tahun anggaran hanya tinggal lima hari," paparnya.


Atas ulah KK BNI Borong itu, pihaknya melihat adanya potensi konflik horisontal di tengah masyarakat.


"Kalau cair setengah, nanti KPM yang tidak dapat bantuan tahun ini bisa protes. Itu juga bisa terjadi konflik antara masyarakat," tegasnya.


Sementara hingga saat ini, pihak KK BNI Borong belum memberikan penjelasan perihal ditahannya BLT DD dari sejumlah desa di Kabupaten Matim itu.