Iklan

 




Rian Laka
25 Jan 2021, 21.19 WIB
Covid-19

Covid-19 di Ende, Politisi Golkar: Dinkes dan Satgas Tidak Maksimal

 

Anggota Komisi II DPRD Ende, Megy Sigasare. (Foto: Rian Laka)

Ende, Floreseditorial.com - Badai pandemi covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Karenanya, seluruh komponen khusunya Satuan Gugus Tugas (Satgas) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ende, patutnya menjadi peran penting dalam penanganan covid-19 di wilayah Kabupaten Ende.


Hal ini disampaikan Politisi Partai Golkar, Megi Sigasare, yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, kepada media ini, Senin (25/1/2021).


Menurutnya, peran yang mesti dijalankan adalah pelacakan kontak erat di wilayah penyebaran Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun Transmisi Lokal. Serta memfokuskan penanganan kesehatan, khsusunya pasien yang melalukan isolasi mandiri di rumah. Juga secara berkala dan transparan menyampaikan update data perkembangan covid-19 di Kabupaten Ende.


"Pelacakan hubungan kontak erat di wilayah penyebaran ODP, PDP maupun Transmisi Lokal hampir tidak pernah terjadi. Faktanya, sampai saat ini, tidak ada upaya dan tindakan konkrit Dinkes dan Satgas untuk melacak keberadaan dari kontak erat ODP, PDP maupun Transmisi Lokal. Dan untuk ODP, PDP maupun Transmisi Lokal yang melakukan isolasi mandiri, hingga kini tidak diperhatikan, baik dari sisi pendroppingan obat-obatan berupa vitamin dan lain-lain, itu tidak pernah terjadi," bebernya.


Ia menambahkan, Posko Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang tersebar di 21 puskesmas pun berjalan tidak maksimal, karena keterbatasan fasilitas operasional kesehatan. 


"Kenyataan pahit ini. Selain lemahnya koordinasi yang dijalankan, pemicu lain juga berpengaruh dari kosongnya jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) yang belum terisi. Bagaimana bisa maksimal, kalau Kadinkes Ende hanya sekedar Pejabat Sementara (Plt). Ya pastinya kewenangan terbatas dong," ungkapnya.


Selain itu, Megi menganggap, data perkembangan covid-19 oleh Dinkes dan Satgas belum berjalan maksimal, karena Dinkes dan Satgas terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. 


"Faktanya, sampai saat ini, Dinkes Ende yang sudah ditugaskan Satgas untuk melakukan update data perkembangan penyebaran covid-19, belum sepenuhnya menjawab kegelisahan masyarakat. Sebab, tanpa ada kejelasan keberadaan dari Posko Satgas Ende," tambahnya.


Penggunaan Dana Covid-19 Tidak Sesuai Kebutuhan


Terkait pemanfaatan anggaran covid-19 senilai Rp 23 Miliar yang telah digelontorkan, Megi menduga, pemanfaatan anggaran penanganan covid-19 terus tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran. 


Menurutnya, dana tersebut mestinya sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan di wilayah Kabupaten Ende, baik biaya operasional keamanan, transportasi, makan-minum, operasional kesehatan dan biaya lainnya. 


"Faktanya, khusus biaya operasional kesehatan, sampai saat ini, masih saja kurang. Itu kan aneh. Lantas, anggaran fantastis itu, sudah sejauh manakah peruntukan, pemanfaatan dan penggunaanya. Karena kita ketahui, semua sudah dianggarakan di dalamnya,” terangnya.


Megi menuturkan, jika dilihat di lapangan, khusus untuk pembiayaan operasional kesehatan mulai dari pembiayaan APD, disinfektan, pembangunan ruang isolasi RSUD Ende, sampai dengan transportasi, keamanan dan biaya lainnya, jika dikalkulasi, semua biaya tersebut tidak seberapa.


Megi berharap, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran penanganan covid-19 di wilayah Kabupaten Ende.


"Sekalipun belum LKPJ, namun mengingat covid-19 adalah kejadian luar biasa, maka pemerintah perlu transparan dalam penggunaan anggaran covid-19. Ya, dari pada tunggu LKPJ, bila perlu dipublikasi sebelum LKPJ, sudah berapa anggaran yang telah dipakai untuk membiayai penanganan covid-19,” tukasnya.