Advertisement

Valerius Isnoho
5 Jan 2021, 16.07 WIB
News

‘Cuci Tangan’ Perihal Helikopter Masuk Wae Rebo, Kadispar Manggarai dan Kepala BOPLBF Didesak Mengundurkan Diri

Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Partai Golkar, Yoakhim Yohanes Jehati. (Foto: Ist)

Manggarai, Floreseditorial.com - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) sama-sama berdalih tidak tahu menahu soal kunjungan wisatawan menggunakan helikopter ke Kampung Adat Wae Rebo pada 28 Oktober 2020 lalu. 


Sebagai pemilik otoritas, hingga kini, kedua lembaga tersebut belum melakukan tindakan terkait kunjungan wisatawan menggunakan helikopter tersebut.


Menanggapi respon BOPLF dan Dispar Manggarai, Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Partai Golkar, Yoakhim Yohanes Jehati, menilai, kedua lembaga tersebut sedang melakukan pembohongan publik.


"Tidak bisa mereka lepaskan itu ke masyarakat adat Wae Rebo. Apakah Wae Rebo selama ini bukan destinasi wisata yang tercatat? Ataukah Wae Rebo bukan bagian dari tanggung jawab Pemkab Manggarai dan BOPLF? Aneh. Pernyataan tersebut adalah bentuk pembohongan pada publik dan mencari jalan aman," ungkap Ketua DPC Partai Golkar Manggarai itu melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Selasa (5/1/2020).


Terhadap lemahnya respon dan tanggung jawab BOPLF serta Dispar Manggarai, Yoakhim, meminta pejabat kedua lembaga tersebut untuk mengundurkan diri.


"Kalau tidak bisa urus lagi itu pariwisata, silahkan undur diri," tegasnya.


Menurut Yoakhim, kunjungan wisatawan ke Wae Rebo menggunakan helikopter adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena Wae Rebo adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keberanekaragam kekayaan alam sekitarnya. Keunikan Wae Rebo selama ini terletak pada masyarakat setempat yang menjaga keasliannya. Ia pun meminta BOPLF dan Dispar Manggarai untuk bersikap tegas.


"Karena itu, kita minta Dispar Manggarai dan BOPLBF untuk mengambil sikap tegas terhadap pelaku perjalanan itu, dan menelusuri maksud dan tujuan mereka menggunakan helikopter," terangnya.


Menurutnya, Gubernur dan pejabat lainnya saja yang pernah mendatangi Wae Rebo tetap menerapkan ketentuan berwisata seperti wisatawan pada umumnya.


"Siapa sih mereka yang datang dengan heli itu? Atau apa tujuan mereka? Karena itu wajib hukumnya Dispar dan Badan Otorita Pariwisata bertanggung jawab penuh terhadap kehadiran helikopter itu," kata Yoakhim.


Mempertegas sikapnya, Fraksi Partai Golkar akan segera meminta pertanggung jawaban dari Dispar Manggarai.


"Fraksi Golkar DPRD Manggarai akan meminta pertanggung jawaban dari Dispar Manggarai. Mereka tidak bisa lepas tangan dan tidak bisa menjelaskan ke publik Manggarai bahwa mereka tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya tugasnya dinas mencari tahu," tutup Yoakhim.