Iklan

Yeremias Yosef Sere
16 Jan 2021, 21.01 WIB
News

FPPB Kritisi Kebijakan PKM di Kabupaten Sikka

 

Ketua Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPPB) Kabupaten Sikka, Carolus Winfridus Keupung. (Foto: Yeremias Y. Sere)


Sikka, Floreseditorial.com -
Perkembangan kasus positif covid-19 di Kabupaten Sikka kian meroket. Di mana telah terjadi peningkatan kasus positif covid-19 hingga mencapai 169 kasus, dengan jumlah jiwa yang meninggal dunia sebanyak lima orang.


Mencermati hal itu, Forum Peduli Penanggulangan Bencana (FPBB) Kabupaten Sikka, menyikapi Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) nomor: SatuanTugas.05/C-19/I/2021, yang dikeluarkan Bupati Sikka, selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka, tertanggal 10 Januari 2021.


Ketua FPPB Kabupaten Sikka, Carolus Winfridus Keupung, mengatakan, pemberitahuan PKM harus disertai salinan Protokol Kesehatan (Prokes) dan Prosedur Tetap (Protap) penanganan per masing-masing bidang aktivitas. Lanjutnya, PKM juga harus berdasarkan pada tingkat kemungkinan penyebaran covid-19 di suatu komunitas, atau di tengah kerumunan/kumpulan orang.


Ia menjelaskan, dari 15 poit pada surat tersebut, pada point 8 disampaikan bahwa aktivitas usaha, pasar, rumah makan, cafe, warung makan, restoran, tempat wisata dan sejenisnya, tetap dapat dilakukan dan dibatasi hingga pukul 22.00 Wita, dengan berpedoman pada Prokes. Sedangkan khusus Pub dan Diskotik, dibatasi hingga pukul 00.00 Wita.


“Menurut kami, perbedaan perlakuan pembatasan ini dapat memunculkan kesalahan manajemen penanggulangan. Karena aktivitas Pub dan Diskotik juga sangat memungkinkan terjadinya penyebaran covid-19 yang sangat tinggi,” tuturnya kepada floreseditorial.com, Sabtu (16/1/2021).


Menurutnya, hal ini juga dikarenakan Pub dan Diskotik merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, dalam suatu area kecil. Disamping itu, tempatnya juga sangat tertutup, sehingga sangat sulit dilakukan kontrol sosial dari masyarakat lainnya. 


“Dengan adanya risiko penyebaran yang tinggi di ruang tertutup seperti ini, seharusnya diberlakukan pembatasan yang lebih ketat lagi,” jelasnya.


Namun baginya, pembatasan aktivitas malam juga seakan memberikan kesan bahwa covid-19 hanya menyebar pada malam hari. Padahal jika dicermati, aktivitas usaha justru lebih tinggi pada siang hari.


“Jadi, penekanan pada aktivitas malam itu sebenarnya kurang memberi dampak pada upaya pencegahan penyebaran covid-19. Seharusnya siang hari juga lebih diperketat lagi,” tambahnya.


Ia menilai, ketidakpedulian masyarakat dalam beraktivitas dan berkumpul, sebenarnya merupakan imbas dari perilaku pemerintah yang tidak sejalan dengan aturan yang telah dibuatnya.


Untuk itu, pihaknya mendesak Pemda Sikka untuk mengambil langkah penanggulangan covid-19 yang lebih maksimal. Selain itu, pihaknya meminta agar Pemda Sikka menghentikan semua aktivitas pemerintah maupun masyarakat, yang bersifat mengumpulkan banyak orang.


Disamping itu, pemerintah juga harus melakukan penegakan Prokes dan kebijakan penanggulangan covid-19 kepada siapa saja tanpa pandang bulu. 


“Sejauh ini, kami melihat bahwa ada sebuah h

imbauan tetapi upaya untuk pencegahan yang maksimal sepertinya tidak ada. Tim yang bekerja pun seakan-akan cuma ada tim kesehatan dan penegak hukum. Padahal masih banyak tim terkait lainnya,” bebernya.


Sehingga, pihaknya mengusulkan agar kerja Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka lebih nyata pada semua bidang, dengan meningkatkan manajemen penanganan/penanggulangan covid-19, pada struktur satuan tugas yang ada. Karena itu, semua unsur dalam tim tersebut juga harus lebih aktif.


Pihaknya berharap, Satgas Covid-19 di Desa/Kelurahan perlu mengaktifkan peran Linmas dan RT/RW. Lanjutnya, perlu dibangun sebuah sistem informasi data yang lebih terpusat dan akurat, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemberitaan publik.