Iklan

Rian Laka
17 Jan 2021, 16.52 WIB
News

Kata Pengamat Sosial Soal Vaksin Covid-19

Antonius Tonggo, Pengamat Sosial Bidang Politik dan Kebijakan Publik. (Foto: Rian Laka)


Ende, Floreseditorial.com - Terkait vaksin covid-19, ada dua hal serius yang perlu disikapi semua pihak. Berkaitan dengan proses kerja ilmiah sains kefarmasian dan berkaitan dengan penerapan demokratisasi dalam vaksinasi. 


Hal ini diungkapkan Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik, Antonius Tonggo, kepada media ini, Minggu (17/1/2021). 


Ia menjelaskan, menyangkut cara kerja sains, maka sangat dibutuhkan kerelaan semua pihak untuk menjadi konsumen. Karena dalam kerja sains, selalu menggunakan prinsip trial and error. Bahwasannya, selalu ada inovasi berdasarkan pengalaman dalam penggunaan atau experimen. 


"Jika semua orang tidak mau menggunakan vaksin covid-19, maka tidak akan bisa melahirkan obat yang mujarab. Sebab, semua obat mujarab yang kita konsumsi merupakan jasa orang di masa lalu, yang mau menggunakan itu. Sehingga, ada trial and error dari experimentasi. Karena ilmu pengetahuan sains farmasi dan medis akan mati, kalau semua orang tidak mau menjadi konsumen awal,” ujarnya.


Antonius menjelaskan, soal demokratisasi vaksinasi, setiap orang punya hak untuk menolak atau menerima vaksin covid-19. Tentu harus diikuti dengan tanggung jawab yaitu, jika terkena covid-19, negara tidak boleh menanggung biaya perawatannya. 


"Karena apabila yang bersangkutan ke mana-mana, harus tetap dimintai surat bebas covid-19, misalnya pemeriksaan rapid test. Lalu, apabila covid-19 yang ada pada seseorang menyebar ke orang lain, maka yang bersangkutan harus diminta pertanggung jawaban hukum," jelasnya.


Menurutnya, hal ini perlu diungkapkan secara sains dan teliti. Orang yang telah menerima vaksin covid-19 kemudian meninggal, harus dipastikan penyebabnya karena vaksin atau karena penyebab lain. Namun, apabila terbukti meninggal karena vaksinasi covid-19, maka bisa dibawa ke ranah hukum. Karena tidak semua penerima vaksin covid-19 meninggal.


“Jadi, kebebasan sejati tidak pernah ada di muka bumi. Kebebasan kita harus dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ibarat orang meninggal ketika tidur, maka tidur belum bisa jadi alasan penyebab kematian, karena tidak semua yang tidur pasti meninggal,” ungkapnya.


Ia menambahkan, soal hukum, bisa dipakai pidana dan bisa juga dipakai hukum administrasi negara. Pidana, jika ada unsur sengaja memasukkan benda lain yang mematikan. Sedangkan hukum administrasi negara, apabila pemberian vaksin tidak sesuai prosedur yang distandarkan.


“Ya, tidak bisa dipaksakan. Cuma yang tidak mau divaksin pun, harus terima konsekuensinya bila terkena covid-19, dan menyebarkan ke orang lain, tanggung biaya sendiri dan terima proses hukum bila menyebarkan ke orang lain. Maka Ini perlu regulasi khusus, termasuk perda,” ujarnya.


Ia mengatakan, payung hukum negara sudah jelas. Penyelewengan dana covid-19 akan diseret ke hukum. Jadi, semua pihak harus mengawasi dan jika terbukti harus dibawa ke ranah hukum.


“Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende, harus transparan terkait penggunaan dana covid-19 ke publik, termasuk via pers,” tukasnya.