Iklan

Valerius Isnoho
5 Jan 2021, 11.54 WIB
News

Kemenkumham Apresiasi Kinerja Kepala Rutan Ruteng

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mercy Djone. (Foto: Valerius Isnoho)

Manggarai, Floreseditorial.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mercy Djone, mengapresiasi program pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dijalankan oleh Kepala Rutan (Karutan) Kelas II B Ruteng, Muhammad Mehdi.


"Saya harus menyatakan di tempat ini, saya memberikan apresiasi kepada, Pak Mehdi, untuk kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntasnya, mengantarkan saudara-saudara warga binaan untuk menjadi orang yang berguna," ujar Mercy Djone, saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Karutan Kelas II B Ruteng, Senin (4/1/2021).


Ia menambahkan, Rutan Ruteng telah melaksanakan sejumlah program pemberdayaan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, untuk mengembangkan usaha hortikultura.


"Terobosan tersebut sangat luar biasa, karena dapat membangun kerja sama positif, dalam rangka membina dan mendidik warga binaan. Sehingga, mereka dapat produktif mengembangkan usaha di bidang pertanian," ungkapnya.


Ia melanjutkan, Rutan Ruteng juga telah membangun kerja sama dengan Dinas Kesehatan Manggarai, untuk memastikan pelayanan kesehatan warga binaan tetap terjamin. 


Mercy, mengimbau seluruh Petugas Rutan Ruteng agar bekerja secara profesional dan memilki etos kerja yang tinggi, serta meminta kepada Karutan Ruteng yang baru agar melanjutkan sejumlah program yang telah dirintis oleh Karutan sebelumnya. 


"Kalau bisa ditingkatkan, ya harus ditingkatkan. Jangan pernah kerja sendiri, bangun koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Harus berkoordinasi dengan Forkopimda. Pesan Pak Menteri, harus bermitra dengan media massa. Bangun citra positif dengan bermitra dengan media massa. Semua yang dilakukan harus diekspos oleh media massa," tegasnya.


Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan pembenahan SDM Petugas Rutan, agar dapat memberikan pelayanan prima terhadap warga binaan.


"Saya tekankan kepada para Kepala Rutan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan. Saya tidak segan-segan mengambil tindakan kepada Pegawai saya, apabila mereka melakukan pungli, memberikan makanan tidak layak, air minum tidak layak, pelayanan kesehatan, lalu persulit warga binaan untuk mendapat asimilasi dan hak-hak lain," terangnya.


Selain itu, pihaknya berkomitmen melaksanakan program Bantuan Hukum Gratis kepada warga tidak mampu atau warga miskin, di mana program tersebut sementara berjalan.


"Setiap Lapas Rutan harus punya Pos Bantuan Hukum dan bekerja sama dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi oleh Kemenkumham seperti LBH Manggarai Raya dan Peradi Ruteng. Sehingga ke depan, setiap tahanan yang masuk itu wajib didampingi pengacara, karena itu hak dasar. Orang harus diberikan perlindungan hukum, ketika secara ekonomi tidak mampu, itu bisa mendapatkan bantuan hukum gratis dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun, dan bantuan itu melalui OBH tersebut," jelasnya.


Sementara itu, mantan Kepala Rutan Kelas II B Ruteng, Muhhammad Mehdi, yang ditemui secara terpisah, mengatakan, pembentukan kepribadian warga binaan bisa berjalan dengan baik karena adanya kerja sama lintas sektor.


"Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hidup, kehidupan warga binaan bisa berjalan dan akhirnya bisa membentuk pribadi warga binaan, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu juga bisa terwujud berkat kerja sama dengan lintas sektor terutama kerja sama dengan Organiasi Pemeritah Daerah (OPD) Manggarai," ujarnya.


Di lain pihak, Karutan Kelas II B Ruteng yang baru, Ardian Alam Syah, berkomitmen melaksanakan tugas sesuai regulasi dan berjanji siap melaksanakan pesan-pesan Kakanwil Kemenkumham NTT, dalam ranga memberikan pelayanan prima kepada para warga binaan Rutan Kelas II B Ruteng.


"Saya siap melayani warga binaan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) yang ada. Tetap memberikan pelayanan yang baik kepada warga binaan, baik itu makanan, kesehatan, dan melanjutkan program pemberdayaan warga binaan," terangnya.