Advertisement

Redaksi Flores Editorial
13 Jan 2021, 11.18 WIB
HeadlineNews

Kontroversi Rasionalisasi THL di Matim Disorot Politisi PDI Perjuangan

 

Wakil Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Yohanes Yorit Poni. (Foto: Ist)

Manggarai Timur, Floreseditorial.com - Wacana dirumahkannya 333 Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), telah bergulir sejak November 2020 silam.


Pemerintah menjelaskan, rasionalisasi 333 THL tersebut dikarenakan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun 2021.


Namun, kebijakan kontroversi itu justru dipertanyakan, lantaran pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi sebesar Rp 15 Juta per orang, yang akan dialokasikan melalui Dinas Koperasi setempat.


Jika ditelisik lebih jauh, dana kompensasi tersebut akan menelan anggaran sebesar Rp 4.995.000.000. Jumlah ini, hampir setara dengan upah 10 bulan gaji para THL tersebut.


Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Matim, Paulus Yohanes Yorit Poni, mempertanyakan perihal pos anggaran lain yang perlu dipangkas, jika alasan berkurangnya DAU menjadi dasar rasionalisasi 333 THL di kabupaten tersebut.


“Misalnya, biaya perjalanan dinas SKPD, operasional kendaraan dinas, ATK dan lainnya. Toh, Pemda bisa memberikan kompensasi Rp 15 juta per orang. Kalau diakumulasi, biaya tersebut setara dengan gaji 10 bulan per THL,” tukas Yorit.


Ia mengatakan, jika Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Matim menggunakan dalil ratio pelayanan untuk merumahkan ratusan THL tersebut, justru harus dipertanyakan, mengapa kebijakan serupa tidak ada pada pemerintahan sebelumnya (Yoseph Tote - Agas Andreas, red).


Kebijakan merumahkan 333 THL di tengah buruknya pelayanan publik di Kabupaten Matim, juga tak luput dari sorotan politisi muda itu.


“Apakah rasionaliasi ini menjamin efisiensi pelayanan publik, sementara hari ini di sana sini, di Matim, rakyat lagi mengeluh soal buruknya pelayanan publik?,” tanyanya.