Iklan

Adrianus Paju
4 Jan 2021, 20.48 WIB
Headline

MUI Manggarai: Pembubaran FPI Tidak Memenuhi Prosedur Hukum dan Sepihak

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai, H. Amir faisal Kelilauw. (Foto: Pos Kupang)


Manggarai, Floreseditorial.com - Ketua Majelis Ulama (MUI) Daerah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan tanggapan terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh Pemerintah Indonesia pada  30 Desember 2020 lalu, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan kepala lembaga.


Keputusan tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan nomor surat 220-4780 tahun 2020, nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII tahun 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Pemberhentian Kegiatan Front Pembela Islam.


Melalui sambungan telepon, Senin (4/1/2021), Ketua MUI Daerah Kabupaten Manggarai, H. Amir Faizal Kelilauw, kepada Wartawan mengatakan, persoalan pembubaran FPI masih menuai pro dan kontra, sebab masih dalam proses penyelesaian, di mana belum diketahui hasilnya.


Meski demikian, kata H. Amir, orang-orang melihat bahwa persoalan terkait FPI yang paling esensial adalah masalah-masalah keadilan dan kebenaran, yang setiap orang berhak memberikan pertanyaan terkait hal tersebut. Bahwa FPI membuat negara Indonesia menjadi negara yang tidak lagi Pancasilais, informasi itu masih ditelusuri kebenarannya.


Menurutnya, pembubaran FPI tidak memenuhi prosedur hukum dan secara sepihak, sebab jika mengacu pada Dasar Konstitusi yakni UU Dasar 1945 dan Pancasila, hak-hak berserikat dan hak berbicara merupakan kebebasan setiap orang yang menjadi warga negara, sepanjang orang tersebut tidak melakukan kejahatan dan keonaran yang merugikan orang banyak.


"Sepanjang itu tidak, maka itu artinya akan digerogoti, jadi hak konstitusi rakyat ini di mana?," ungkapnya.


Ia melanjutkan, sebagai lembaga, tentu aspek hukum yang pertama dilihat. Kalau merasa bahwa memang itu haknya pemerintah untuk bisa saja membubarkan dan segala macamnya, yang terpenting dapat dipertanggung jawabkan dari aspek hukum. Karena itu, Ia menilai, pembubaran FPI tidak melalui prosedur hukum dan sepihak, sebab menurut hukum mestinya pembubaran FPI harus melalui pengadilan.


"Sebagai negara demokrasi, di mana hak-hak berserikat dan berorganisasi jelas dilindungi Undang-Undang, maka kalau menurut hukum kan mestinya lewat pengadilan, proses pengadilan itu ada, tidak secara sepihak, itu kan arogan sehingga otorita kekuasaan dipakai," jelasnya.


Namun demikian, kata H. Amir, persoalan yang disampaikan merupakan fakta lapangan yang dilihat dari kaca matanya sebagai Ulama, sebab persoalan pembubaran FPI masih terus berproses dan belum mengetahui hasil akhir.


Selain itu, menurutnya, pembubaran FPI yang sudah dideklarasi baru-baru ini, agar dibiarkan berjalan dan tetap diamati dengan benar. 


"Sepanjang hal itu dijalankan dengan benar, biarlah hak-hak rakyat dijunjung tinggi, sepanjang itu tidak merusak tatanan negara ini," ungkapnya.


Ia mengimbau, masyarakat tetap mengedepankan kepentingan negara dan bangsa Indonesia pada skala yang paling teratas, dan apapun persoalan diantara kalangan masyarakat, pencegahan persoalan secara persuasif sangatlah penting, sehingga semua akan menjadi aman dan sebagai lembaga, MUI Kabupaten Manggarai tentu harus berdiri di atas seluruh kepentingan.