Advertisement

Adrianus Paju
4 Jan 2021, 21.09 WIB
Pemilu

Penetapan Bupati dan Wabup Manggarai Terpilih Menunggu BRPK MK

 

Ketua KPU Manggarai, Thomas Aquino Hartono. (Foto: Ist)

Manggarai, Floreseditorial.com - Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Manggarai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, pada Senin (4/1/2021), kembali ditunda.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, Thomas Aquino Hartono, kepada Wartawan, Senin (4/1/2021), membenarkan informasi tersebut.


Menurut Hartono, penundaan Rapat Pleno tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, yaitu setelah lima hari dikeluarkannya Buku Regitrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan surat dasar penetapan terkait daerah-daerah yang tidak mengajukan gugatan oleh pihak MK, maka setelah itu baru dilakukan Rapat Pleno.


"Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tidak dijabarkan terkait jadwal penetapan. Akan tetapi, dibertiahukan jadwal penetapan setelah lima hari MK mengeluarkan Buku Regitrasi Perkara Konstitusi (BRPK) bersama surat dasar penetapan terkait daerah-daerah yang tidak mengajukan gugatan," jelasnya.


Sebelumnya, kata Hartono, hasil koordinasi awal dengan pihak KPU Provinsi NTT dan KPU RI, Rapat Pleno tersebut akan dilaksanakan pada 4 Januari 2020. Namun hingga kini, pihaknya belum mendapat kepastian terkait kapan Rapat Pleno tersebut dilaksanakan.


"Karena tidak ada kepastian dari KPU Provinsi dan KPU RI, maka dua hari lalu menjelang tanggal 4 Januari 2021, saya

menggali informasi kepada rekan di Panitra MK, dan mendapat informasi bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 akan diseragamkan di seluruh Indonesia pembacaan BRPK serta pembacaan daerah-daerah yang tidak bersengketa," jelasnya.


Ia menambahkan, jika merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Rapat Pleno tersebut dilakukan setelah lima hari MK mengeluarkan BRPK bersama surat dasar penetapan terkait daerah-daerah yang tidak mengajukan gugatan. Itu artinya, setelah BRPK diterima, maka dapat dihitung lima hari setelah menerima surat dan BRPK itu akan diumumkan Rapat Pleno itu pada 23 Januari 2021.


"Jika merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020, maka bisa dipastikan pada tanggal 23 akan dilakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih," tutupnya.


Diketahui, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dari sembilan kabupaten yang menggelar Pilkada serentak, terdapat empat kabupaten yang mengajukan permohonan gugatan sengketa, yakni; Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.