Iklan

 


Redaksi Flores Editorial
27 Jan 2021, 16.16 WIB
News

Pengembangan Pariwisata Indonesia, AHP: Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Masih Lemah

 

Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira. (Foto: Ist)

Manggarai Barat, Floreseditorial.com – Komisi X DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, persiapan Program dan Kegiatan Kemenparekraf RI, serta Pendalaman Pembahasan Anggaran Pariwisata 2021, khususnya terhadap Pembangunan Destinasi Prioritas dan Desa Wisata, Selasa (26/1/2021).


Pada Raker tersebut, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, menerima berbagai masukan dari Anggota Komisi X DPR RI, terutama dalam aspek pembangunan destinasi-destinasi prioritas, pelaksanaan kegiatan pariwisata di masa pandemi covid-19, pengembangan desa wisata, serta aspek-aspek yang menyangkut kelangsungan ekonomi kreatif di tengah masyarakat.


Sementara itu, Andreas Hugo Pareira (AHP), Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil NTT 1, yang di dalamnya termasuk Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo, menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Pusat, melalui Badan Otorita Pariwisata (BOP) dan para pemangku kepentingan di daerah, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda).


"Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di daerah Destinasi Wisata Super Prioritas, masih sangat lemah. Pembangunan infrasturktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di Destinasi Wisata Super Prioritas sering kali dipandang masyarakat sebagai kantong (enclave) kemewahan wisata yang dibangun oleh Pemerintah Pusat di tengah wilayah-wilayah yang relatif miskin," jelasnya.


Ia menyampaikan, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, diperkuat dengan turut melibatkan Pemda dalam perencanaan serta penganggaran program-program pengembangan Destinasi  Wisata Super Prioritas. Lebih lanjut, Ia mengatakan, pentingnya pengembangan destinasi secara terintegrasi, agar manfaat yang dihasilkan oleh pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas dapat dirasakan oleh wilayah di sekitarnya.  


"Sebagai contoh, Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dengan wilayah destinasi yang terintegrasi dengan daerah lain yaitu Pulau Flores, Lembata, Alor, dan Bima (Floratama). Keberadaan Labuan Bajo seharusnya juga sebagai pintu masuk atau 'hub' Floratama. Hal tersebut mengingat besarnya potensi pariwisata di Pulau Flores dan sekitarnya seperti, Pantai Lariti di pulau Bima, Liang Bua di Manggarai, Taman Laut 17 Pulau di Riung Ngada, Teluk Maumere di Sikka, sampai Taman Laut Pantar di wilayah Lembata-Alor,” ujarnya.


Andreas berharap, pengembangan Destinasi Super Prioritas di Labuan Bajo dapat berkolaborasi lebih jauh dengan pemerintah sepuluh kabupaten di Pulau Flores dan Pemda Kabupaten Bima NTB, agar pengembangan destinasi pariwisata terintegrasi dapat segera terwujud. 


"Kemenparekraf harus berkoordinasi dengan daerah untuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata, untuk pengembangan destinasi terintegrasi Floratama. Melalui penggunaan DAK serta Anggaran BOP Labuan Bajo Flores yang mencapai Rp 107,6  Miliar, dapat melibatkan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan pariwisata terintegrasi," tukasnya.


Tidak luput, Andreas, mendorong Menparekraf untuk terus mengembangkan sistem big data pariwisata secara nasional, sebagai upaya pemerintah dalam memajukan industri pariwisata nasional.