Iklan

Rian Laka
16 Jan 2021, 12.54 WIB
News

Perekrutan Tenaga Honorer di Ende, PDI Perjuangan: Sarat Kolusi dan Nepotisme

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ende, Vinsen Sangu. (Foto: Rian Laka)

Ende, Floreseditorial.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Vinsen Sangu, Sabtu (16/1/2021), mengatakan, kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende, melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perekrutan Tenaga Honorer secara besar-besaran, adalah kebijakan yang tidak bijak dan membuka pintu bagi publik untuk melihat keburukan wajah pemerintah daerah yang lemah dalam mengelolah tata kelolah pemerintah yang baik, bersih dan profesionalisme. 


Menurutnya, seluruh energi daerah sedang fokus menangani bencana global pandemi covid-19, apalagi keterbatasan fiskal daerah untuk membiayai belanja publik seperti, penanganan masalah kesehatan, pendidikan, tenaga medis, peralatan kesehatan, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan dokter ahli, kekuarangan uang untuk penanganan sektor ekonomi warga.


Namun sayangnya, Pemda Kabupaten Ende malah membuat kebijakan dengan merekrut Tenaga Honorer secara tertutup, tidak transparan, dan sangat kuat unsur kolusi dan nepotisme. 


Vinsen menilai, kebijakan ini tidak bijak dan tidak populis. Hal ini diperparah oleh perekrutan Tenaga Honorer yang dilakukan sangat tertutup, tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel. 


Fraksi PDI Perjuangan menduga, perekrutan Tenaga Honorer secara besar-besaran adalah sebagai praktik politik pemanfaatan jabatan, untuk keuntungan kelompok dan kroni-kroni kekuasaan yang sedang digenggam. 


“Praktik politik dalam seleksi Tenaga Honorer yang busuk ini, sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang bisa diwarisi bagi generasi Kabupaten Ende ke depan yang lebih baik,” ungkapnya.


Fraksi PDI perjuangan, mendesak Bupati Ende segera memerintahkan OPD, menghentikan dan membatalkan seluruh proses perekrutan Tenaga Honorer yang ada saat ini. 


Bupati diminta tidak berpangku tangan, untuk segera memerintahkan semua OPD agar menghentikan seluruh proses perekrutan Tenaga Honorer yang kental aroma kolusi dan nepotisme tersebut. Kehadiran Bupati penting, lanjutannya, agar tidak dituduh publik jika Bupati juga bagian dari praktik kotor dimaksud. 


Hasil investigasi Fraksi, OPD yang melakukan perekrutan Tenaga Honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme, adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kependudukan, Satpol PP.