Iklan

Rian Laka
20 Jan 2021, 18.37 WIB
News

PMKRI Ende Desak Pemda Pertanggung Jawabkan Anggaran Penanganan Covid-19 Senilai Rp 23 Miliar

 

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Erik Rome. (Foto: Rian Laka)

Ende, Floreseditorial.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende wajib mempertanggung jawabkan anggaran senilai Rp 23 Miliar, yang digelontorkan pada tahun 2020 untuk percepatan penanganan dan pencegahan covid-19 di Kabupaten Ende.


Hal ini disampaikan, Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Erik Rome, kepada media ini, Rabu (19/1/2021), dalam Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Ende. 


Ia mengatakan, pertanggung jawaban anggaran tahun 2020 senilai Rp 23 Miliar oleh Pemda Kabupaten Ende itu harus dilakukan secara transparan. Sehingga, dari sisi asas pemanfaatan anggaran, harus sesuai dengan harapan masyarakat.


“Anggaran senilai Rp 23 Miliar untuk penanganan covid-19, bukanlah anggaran yang sedikit, melainkan anggaran yang sangat fantastis. Ini sudah masuk tahun 2021. Mestinya anggaran 2020, pemerintah harus segera pertanggung jawabkan,” tuturnya.


Ia menambahkan, PMKRI memahami bahwa wabah covid-19 masih terus menggeliat. Namun dari sisi pemanfaatan, anggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang jelas dan transparan. Sehingga, besaran anggaran senilai Rp 23 Miliar tersebut tidak menimbulkan multi interprestasi ditengah masyatakat.


Menurutnya, pemerintah harus bekerja ekstra dalam penanganan masalah covid-19 di Kabupaten Ende, karena dari sisi pemanfaatan anggaran, pemerintah pun tidak bisa berdiam diri untuk tidak mempertanggung jawabkan anggaran tersebut. 


“Silahkan pemerintah bekerja untuk menjalankan tupoksinya dalam mengantisipasi lonjakan virus covid-19 di daerah kita. Tapi, pemerintah jangan diam. Karena transparansi anggara juga penting untuk menjawab good clean goverment,” tegas Erik.


Ia mengatakan, PMKRI siap mendukung Pemda Kabupaten Ende dalam penanganan covid-19 tersebut. Namun, PMKRI pun wajib mengingatkan pemerintah untuk transparan terhadap pemanfaatan anggaran penanganan covid-19 di Ende.


Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede, menjelaskan, Refokusing APBD merupakan amanat  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2020. Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mempertanggung jawabkan anggaran tersebut.


Menurutnya, amanat Permendagri tersebut bertujuan untuk memerintahkan daerah/kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Ende, agar menjalankan Refokusing APBD dalam penanganan pandemi covid-19.


“Jadi, setiap kabupaten di seluruh Indonesia, wajib hukumnya untuk mematuhi amanat yang tertuang dalam Permendagri tersebut, dan harus tetap dipertanggung jawabkan,” ujarnya.


Ia menjelaskan, Refokusing APBD dilakukan untuk menangani tiga masalah yakni, penanganan kesehatan, penanganan sosial savety net, dan penanganan terhadap dampak ekonomi.


“Dampak dari penanganan kesehatan yang akan dilaksanakan Pemda Kabupaten Ende, guna meningkatkan ketersediaan mutu kesehatan di daerah kita. Seperti peningkatan ketersediaan fasilitas dan alat peraga kesehatan, dan pengembangan kapasitas ruangan penanganan kebutuhan kesehatan lainnya,” jelasnya.


Selain itu, penanganan dampak secara ekonomi bertujuan untuk membantu pengusaha lokal, guna menopang usaha-usaha masyarakat kecil yang menjadi imbas dari wabah virus covid-19 di Kabupaten Ende. 


"Penanganan dampak sosial savty net, bertujuan untuk menangani terkait dengan bantuan langsung tunai, pembagian sembako dan lain-lain. Pada dasarnya, kami akan turus mendukung pemerintah untuk penanganan masalah covid-19 di Kabupaten Ende. Mengingat sudah banyak korban akibat virus yang mematikan ini,” tegasnya.


Ia berharap, kepada pemerintah agar bekerja lebih ekstra dalam penanganan covid-19, dengan tidak mengabaikan tupoksi pemerintah sebagai leading sector pelayanan publik di Kabupaten Ende.