Iklan

 


Redaksi Flores Editorial
27 Jan 2021, 12.29 WIB
News

Sengketa Aset SPBU Reo Gagal Mediasi

 
SPBU Reok (Foto:Ist)

Manggarai, Floreseditorial.com - Sengketa penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Reo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai saat ini, Rabu (27/1/2021), masih dalam upaya non litigasi.


“Sampai saat ini, masih dalam upaya non litigasi. Kemarin pihak Polres mencoba memediasi, namun gagal, karena si bungsu, Krispian Kumpul, mempertahankan keegoaannya untuk mengelolanya sendiri tanpa melibatkan saudara atau kakak-kakaknya yang lain. Saya masih berusaha bawa itu ke DPRD, agar mereka bisa memanggil para pihak yang bersengketa dan memilih jalan damai. Jika semua upaya sudah mentok, saya kembali kepada keluarga,” ujar Pengacara para Ahli Waris, Asis Deornay, ketika dimintai keterangan via pesan singkat.


Asis mengungkapkan, sengketa yang sebenarnya adalah Sengketa Saham dan Aset. Berdasarkan Akta 2011, SPBU tersebut dikelola oleh, Markus dan Eduardus Sianatan alias Baba Ngeki, dengan nama PT. Kumpul Bersama Saudara.


"Saat ini, Saham dan Aset SPBU telah berpindah tangan ke anak bungsu, Markus Kumpul, bernama, Krispian Kumpul. Diketahui, terjadi perubahan Akta baru tahun 2015, yang diterbitkan oleh Notaris, Theresia Nurak. Ahli Waris yang lain baru mengetahui Akta baru 2015 tersebut pada November 2020. 


Asis menjelaskan, pada Akta baru 2015, Krispian Kumpul, join Saham bersama, Eduardus Siagian alias Baba Ngeki.


Hal inilah yang kemudian membuat Ahli waris marah, dan patut diduga dokumen yang jadi hasil konspirasi, Krispian Kumpul, Eduardus Sianatan dan Theresia Nurak.


"Ketiganya dinilai telah secara sengaja dan diam-diam membuat Akta Perubahan ini tanpa diketahui anak-anak kandung, Markus Kumpul, yang lain.


Sampai saat ini, saya tidak yakin bahwa, Bapa Markus Kumpul, mengambil inisiatif untuk menyerahkan saham dan aset SPBU ini kepada anak bungsunya, Krispian Kumpul, tanpa melalui perundingan atau kesepakatan kakak-kakaknya yang lain. Mustahil. Dugaan kuat saya, Krispian Kumpul, membuat format surat penyerahan hibah di bawah tangan dengan cara tipu daya dalam keadaan, di mana usia, Bapa Markus Kumpul, saat menandatangani surat itu terhitung 85 tahun (tahun 2015),” lanjut Asis.


Ia menagatakan, pada kasus seperti ini, sesungguhnya Notaris juga ikut bertanggung jawab, sebab di atas mejanyalah Akta tersebut dibuat. Asis mengakui, saat ini Ia belum bisa menemui Notaris tersebut secara langsung karena alasan kode etik dan lain sebagainya.


“Inilah sulitnya, jika alasan pembenar yang bernama profesionalisme dan kode etik selalu menjadi junjungannya. Padahal, hasil akhirnya salah dan tidak mungkin luput dari proses hukum. Ketiganya dapat dituntut, baik secara Pidana maupun Perdata. Sejauh ini, proses hukum pidananya masih berjalan. Sedangkan gugatan perdatanya masih menunggu atau jeda sejenak, untuk perlahan menemukan jalan keluarnya. Jika semua jalan sudah buntu, maka pilihan yang strategis adalah proses secara hukum di pengadilan. Disanalah kebenaran dan keadilan itu kita dapatkan,” tutup Asis. (Kordianus Lado)