SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
BPKP NTT Akan Buka Kembali Dokumen Hasil Audit Proyek Tambatan Perahu di Pota

Iklan

Ignasius Tulus
5 Feb 2021, 18.28 WIB
News

BPKP NTT Akan Buka Kembali Dokumen Hasil Audit Proyek Tambatan Perahu di Pota

Kantor BPKP NTT. (Foto: Ignasius Tulus)


Kupang, Floreseditorial.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendalami kembali data-data terkait Proyek Tambatan Perahu di Pota, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT, yang pernah diaudit oleh petugas BPKP NTT sebelumnya.


Demikian disampaikan Kepala BPKP NTT, Sofian, ketika ditemui floreseditorial.com di kantornya, Kamis (5/2/2021) sore.


Menurut Sofian, untuk memastikan perihal Proyek Tambatan Perahu yang dibangun pada era, Bupati Yoseph Tote, Pihaknya harus mengecek kembali data-data di tahun-tahun sebelumnya.


"Kami cek-cek lagi dulu data-data tahun 2013 atau 2014," ungkap Sofian.


Ia menyampaikan, saat ini, di lembaga yang dipimpinnya itu, diisi oleh orang baru semua. Sehingga, lanjutnya, untuk memastikan data-data di tahun-tahun sebelumnya, pihaknya harus mengecek kembali.


"Karena dari 2013, itu kan bisa jadi kalau misalkan yang sudah selesai biasanya laporan-laporan kami bukan ada di bidang lagi. Jadi nanti, akan saya tanyakan dulu untuk kondisi tersebut dengan bidangnya," tambahnya lagi.


Diberitakan media ini sebelumnya, dugaan kerugian negara dalam Proyek Tambatan Perahu di Pota yang menelan anggaran negara sebesar Rp 1.627.923.000 pada tahun 2012 silam itu, nyatanya pernah diaudit oleh BPKP NTT sakitar tahun 2013/2014 silam.


Permintaan audit Proyek Tambatan Perahu Pota saat itu diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupten Matim Periode 2009-2014.


Seorang sumber terpercaya floreseditorial.com, pada Jumat (5/2/2020), menjelaskan, saat itu, DPRD Matim menemukan adanya indikasi ketidakberesan dalam proyek tersebut.


“Sehingga DPRD mendorong BPKP NTT melakukan audit pada proyek itu,” kata sumber tersebut.


Menurutnya, meski tak ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP NTT yang disampaikan secara resmi ke Dewan saat itu, namun sejumlah bocoran yang diperoleh Lembaga Dewan menemukan bahwa kesimpulan LHP BPKP NTT untuk proyek tersebut itu Total Loss.


“Total Loss itu artinya dianggap tidak ada pekerjaan, karena saat diaudit, proyeknya sudah hancur lebur, sehingga dianggap tidak ada pekerjaan, tetapi ada anggaran daerah yang keluar,” ungkap sumber tersebut.


Menurutnya, untuk memastikan hal itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai bisa menyurati atau berkoordinasi dengan BPKP NTT, agar dokumen LHP-nya bisa diserahkan ke Penyidik Kejari Manggarai.


“Untuk membuktikan nilai kerugian negara pada proyek tersebut,” katanya.


Untuk diketahui, Kejari Manggarai menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan Tambatan Perahu di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Matim itu.


Penelusuran pihak Kejari Manggarai baru-baru ini, menemukan adanya indikasi ketidakberesan dalam proyek yang dibangun di masa pemerintahan, Bupati Yoseph Tote, di tahun 2012 silam itu.


Kepala Kejari Manggarai, Yoni P. Artanto, melalui Kasi Pidum, Sendhy Pradana, dalam keterangannya kepada Wartawan, menuturkan, pihaknya telah mendatangi lokasi proyek pembangunan tersebut dan menemukan kondisi yang memprihatinkan.


"Setelah kami cek kondisinya dua Minggu yang lalu, itu kondisinya sangat memprihatikan juga,” terangnya, Senin (1/2/2021).


Proyek dengan pagu Rp 1.627.923.000 yang dikerjakan oleh CV. Wae Loseng pada tahun 2012 silam itu, menyeret beberapa nama Pejabat, salah satunya Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Matim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Jahang Fansi Aldus, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai.


Selain Jahang Fansi Aldus, beberapa nama lain yang dianggap turut bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut adalah Mantan Sekretaris Dinas Pehubungan (Sekdishub) Kabupaten Matim, Nikolaus Tatu, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Sekwan) Kabupaten Matim.