Iklan

Redaksi Flores Editorial
24 Feb 2021, 18.50 WIB
Headline

Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo Belum Miliki BPJS Ketenagakerjaan

 

Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat. (Foto: Ist)


Dana Buruh untuk Jaminan Ketenagakerjaan Dipangkas Sejak Juni 2020


Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Charles Angliwarman, meyampaikan agar Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo bertanggung jawab dalam Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan para Buruh di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.


Sorotan ini disampaikan, Charles, menyusul terjadinya kecelakaan kerja pada saat bongkar kontainer di Kapal Kontainer, yang terjadi di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, pada Jumat (19/2/2021) lalu, di mana Buruh yang bersangkutan belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan.


“Pada Sabtu (20/2/2021), saya bertemu dengan salah satu Mandor Buruh TKBM, namanya Dominikus. Ia tidak bisa bekerja karena kakinya luka parah, karena kecelakaan kerja pada saat bongkar kontainer di Kapal Kontainer, dan akhirnya dilarikan ke Puskesmas Labuan Bajo, namun korban tidak mempunyai Kartu BPJS,” kata Charles.


Menurut Charles, usai berkoordiasi dengan Kepala BPJS Kabupaten Mabar, Ardi Nugraha Harahap, pihaknya menemukan bahwa mayoritas Buruh yang bekerja di Pelabuhan Labuan Bajo tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, karena belum mendaftar pada pihak BPJS.


“Setelah kami ke Kantor BPJS Tenaga Kerja, ternyata data nama Buruh TKBM Pelabuhan Labuan Bajo tidak ada pada pihak BPJS,” ungkapnya.


Charles menyampaikan, berdasarkan keterangan Petugas BPJS, pihak BPJS sudah berulang kali mendatangi Ketua Koperasi TKBM dan Pengurus untuk meminta data para Buruh, agar bisa menjadi Peserta BPJS.


“Namun tidak diberikan, padahal sudah ada kesepakat antara Buruh bersama Pemerintah dan Pengusaha pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, agar para Buruh wajib menjadi Peserta BPJS, sehingga kalau ada kecelakaan bisa dibantu,” kata Charles.


Menurutnya, sudah sembilan bulan pasca Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) itu ditandatangani, namun tak ada satu pun nama Buruh yang bekerja di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan.


“Padahal, data nama-nama Anggota Buruh sudah disampaikan oleh Mandor Buruh itu sendiri, pada waktu Anggota mereka bekerja di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo. Ada apa ini? Padahal pemotongan upah Buruh untuk BPJS terus dilakukan. Namun sampai hari ini, Kartu BPJS-nya tidak diurus,” beber Charles.


Ketua ALFI/ILFA NTT itu mengatakan, para Pengusaha di Labuan Bajo yang bergerak dalam Usaha Jasa Terkait dan tergabung dalam Kadin Manggarai Barat, telah mendukung Tarif Bongkar Muat, yang ditetapkan dalam KKB Nomor: 01/KOPTKBM/VI/LBJ-2020 tanggal 10 Juni 2020, dan Upah Buruh TKBM sudah termasuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat, Hak TKBM, baik dari Jaminan Sosial dan Tenaga Kerjanya


“Sesuai KM No. 35 Tahun 2007, harga Tarif Upah Buruh sudah termasuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat, Hak TKBM, baik dari Jaminan Sosial dan Tenaga Kerjanya,” ungkapnya.


“Jadi, kami minta kepada Ketua Koperasi TKBM, bagaimana pengelolaan Koperasi TKBM, dengan padatnya aktivitas bogkar/muat tahun 2020, mulai dari Proyek KSPN Pusat, Pembangunan Trotoar Premium, Pembangunan Pelabuhan Multipurpose di Wae Kelambu, Pembanguan Marina. Artinya, pendapatan Buruh sudah lebih baik dan kesejahteraan serta keselamatan kerja mereka seharusnya terjamin,” beber Charles.


Terkait kondisi Buruh TKBM Labuan Bajo, kata Charles, pihaknya akan mengadukan hal tersebut kepada Dirjen Perhubungan Laut.


“Kepada Bapak Kapolres Kabupaten Mabar, sebagai Pembina kami, apabila ada oknum-oknum yang sengaja memotong Upah Buruh TKBM, tidak membayar Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat, Hak TKBM, baik dari Jaminan Sosial dan Tenaga Kerjanya, dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, sebab dalam negara bersama Pengusaha mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, untuk kesejahteraan Tenaga Kerja dan Buruh,” tukas Charles.


Dihubungi terpisah, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Mabar Ardi Nugraha Harahap, membenarkan perihal banyaknya Buruh yang belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan.


“Betul sekali, mereka belum punya Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beberapa kali menyampaikan mau mendaftar, tapi sampai sekarang belum,” tukas Ardi, saat dihubungi media ini, Rabu (24/2/2021) petang.


Hingga berita ini diturunkan, pihak Koperasi TKBM belum memberikan keterangan.