Iklan

Redaksi Flores Editorial
26 Feb 2021, 14.07 WIB
HeadlineHukrim

Dana Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo 'Dikebiri', Kasat Reskrim Polres Mabar: Kami Akan Lakukan Penyelidikan

 
Ilustrasi buruh pelabuhan (net)


Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Dugaan penyalahgunaan Dana Jaminan Sosial milik para Buruh di Palabuhan Kelas II Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mencuat ke publik.


Hal ini diketahui setelah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mabar, Charles Angliwarman, menyurati Pengelola Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, perihal mengendapnya Dana Jaminan Sosial milik para Buruh di pelabuhan tersebut.


Dalam keterangan yang diberikan, Charles, menilai bahwa Ketua TKMB Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo harus bertanggung jawab atas mengendapnya Dana Jaminan Sosial milik para Buruh tersebut, yang hingga kini tak jelas pengelolaannya.


“Padahal, pihak pemerintah dan pengusaha sudah menyepaktai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, agar Jaminan Sosial termasuk keselamatan kerja para Buruh di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo menjadi prioritas,” kata pria yang juga menjabat Ketua ALFI/ILFA NTT itu.


Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mabar, IPTU Yoga Darma Susanto, saat dihubungi media ini, Jumat (26/2/2021), menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan pengaduan terkait dugaan adanya dana para Buruh di Pelabuan Kelas II Labuan Bajo yang 'disunat' oleh pihak TKBM.


“Kita sudah dapat pengaduan. Kami akan lakukan penyelidikan,” tukas IPTU Yoga.


Baca Juga: Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo Belum Miliki BPJS Ketenagakerjaan


Di lain pihak, Ketua Koperasi TKBM Labuan Bajo, Fidelis Binorma, dalam keterangan yang diperoleh media ini melalui surat bernomor 01/KOPTKBM/II/LBJ-2021, mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan koperasi, pihaknya masih menemukan kendala dan hambatan.


Saat ini, kata Fidelis, Keanggotaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan tengah diproses di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Labuan Bajo.


Namun, dalil kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan, Fidelis Binorma, dibantah oleh Kepala BPJS Cabang Labuan Bajo, Ardi Nugraha Harahap.


Menurutnya Ardi, hingga saat ini, belum ada berkas ataupun usulan terkait BPJS Ketenagakerjaan milik para Buruh di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo yang tiba di mejanya.


“Mereka (Buruh, red) belum punya Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beberapa kali menyampaikan mau mendaftar, tapi sampai sekarang belum,” tukas Ardi, saat dihubungi floreseditorial.com, Rabu (24/2/2021) petang.


Untuk diketahui, sengkarut ini terkuak saat seorang Buruh di Pelabuan Kelas II Labuan Bajo mengalami cidera serius, saat proses bongkar muat barang.


Buruh tersebut tertimpa kontainer, hingga kakinya terluka parah dan tidak bisa bekerja.


Saat hendak dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis, korban diketahui belum memiliki Kartu Jaminan Sosial Keternagakerjaan. Padahal, upah para Buruh di pelabuhan tersebut telah dipangkas oleh pihak TKBM, dengan dalil untuk mengurus BPJS, sejak Juni 2020 lalu.