Iklan


 

FEC Media
4 Feb 2021, 22.14 WIB
News

Ende Menuju Kabupaten Layak Anak

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Merciana Jone, saat memberikan materi tentang Kabupaten Layak Anak. (Foto: Ist)


Ende, Floreseditorial.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencanangkan Program Kabupaten Layak Anak (KLA). Program ini mendapat dukungan baik dari semua kalangan, termasuk, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Merciana Jone.


Hal itu disampaikan, Merciana, di Kantor Lurah Onekore, Ende, di sela kegiatan assesment dalam rangka pengumpulan data penyusunan naskah KLA di Ende, pada Kamis (4/2/2021).


Ia mengatakan, kasus-kasus yang terkait anak dan pemenuhan hak-hak anak di NTT, perlu mendapat perhatian serius.

Merciana menegaskan, KLA adalah kabupaten-kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.



"Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten, kota, yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak di kabupaten atau kota," ujarnya.



Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak, memuat tentang konsep KLA, hak anak dan  pendekatan pengembangan KLA.


“Kabupaten Ende sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi NTT, memiliki komitmen penuh dalam upaya melaksanakan amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu,  pelaksanaan pemenuhan HAM khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu, demi mewujudkan pemenuhan hak anak dan Kabupaten Ende sebagai KLA, maka disusunlah sebuah kebijakan yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kabupaten Layak Anak,” tukasnya.


Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Ende, Andreas Worho, mengatakan, Pemda Kabupaten Ende berkomitmen mempercepat proses assesment, agar proses penyusunan akademik segera dilakukan.