Iklan

 


Redaksi Flores Editorial
16 Feb 2021, 18.40 WIB
Headline

Hasil Audit Investigasi BPKP NTT, Delapan Tahun ‘Mengendap’ di Polres Manggarai

 
Kantor Polres Manggarai (Ist)


Manggarai, Floreseditorial.com - Audit investigasi perihal kerugian negara dalam Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur (NTT), pada tahun 2013 silam.


Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPKP NTT menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 1.627.923.000 atau setara dengan anggaran pembangunan tambatan perahu tersebut.


Namun, hasil audit terhadap kerugian negara dalam proyek yang dibangun di masa kepemerintahan, Yoseph Tote, itu nyatanya ‘mengendap’ di Polres Manggarai sejak tahun 2013 silam.


Selama delapan tahun, LHP yang telah diserahkan oleh BPKP NTT itu dipetieskan di Kantor Polres Manggarai, hingga akhirnya terkuak pada Senin (15/2/2021), saat kepala BPKP NTT, Sofyan Agustinus, mengungkapkan bahawa hasil audit investigasinya telah diberikan kepada pihak Polres Manggarai pada Oktober 2013 silam.
 

Tidak diketahui apa motif dibalik mengendapnya dokumen tersebut.


"Terkait Proyek Tambatan Perahu Pota, sudah diselesaikan audit inveatigasinya," ujar Sofyan.


Ia menjelaskan, dari hasil audit investigasi yang dilakukan, pihaknya menyimpulkan bahwa terhadap Proyek Tambatan Perahu di Pota, terjadi Total Loss atau dianggap tidak dikerjakan.


"Hasilnya sudah disampaikan ke Polres Manggarai, di bulan Oktober 2013," ungkapnya saat ditemui Jurnalis floreseditorial.com di Kantor BPKP NTT di Kupang, pada Senin (15/2/2021).


Menurutnya, kerugian keuangan negara dari Proyek Tambatan Perahu Pota itu setara dengan biaya yang digunakan dalam pengerjaan tambatan perahu tersebut.


Seorang sumber terpercaya floreseditorial.com dalam keterangannya pada Selasa (16/2/2021), menyampaikan agar Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai mengusut aktor di Kepolisian Resort Manggarai yang diduga terlibat dalam mafia hukum.


“Kita patut menduga ada pihak di dalam internal Kepolisian yang sengaja ‘mempetieskan’ dokumen tersebut,” kata sumber yang enggan namanya dimediakan itu.


Menurutnya, jika LHP BPKP NTT langsung ditindaklanjuti, tentu persoalan tersebut tidak akan terkatung-katung.


“Bayangkan, sudah hampir delapan tahun mengendap di Polres, ada apa ini,” tanyanya.


Sementara hingga saat ini, media belum berhasil menghubungi pihak Kepolisian Resort manggarai.


Untuk diketahui, proyek dengan Pagu Rp 1.627.923.000 yang dikerjakan oleh CV. Wae Loseng pada tahun 2012 silam itu, menyeret beberapa nama Pejabat, salah satunya mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Matim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Jahang Fansi Aldus, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai.


Selain Jahang Fansi Aldus, beberapa nama lain yang dianggap turut bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut adalah mantan Sekretaris Dinas Pehubungan (Sekdishub) Kabupaten Matim, Nikolaus Tatu, yang saat ini menjabata sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Sekwan) Kabupaten Matim.