Iklan


 

FEC Media
18 Feb 2021, 14.17 WIB
HeadlineHukrim

Kejagung Tetapkan Enam Tersangka Kasus Tanah Boleng di Mabar

 

Keenam tersangka saat dibawa ke Polres Mabar (Foto : Ist)

Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat (Mabar), menetapkan enam orang tersangka, warga Kampung Pisang, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, terkait kasus pemalsuan dokumen tanah di Kabupaten Mabar, Nusa Tenggara Timur (NTT).


Keenam tersangka yakni, Baharudin (71), Nasarudin (52), Hataming (63), Ruslin (50), Hindung (62) dan Sahrir (37), kemudian ditahan di Polres Mabar, Rabu (17/2/2021) malam.


Kepala Seksi Intelijen Kejati Mabar, I Putu Andi Sutadharma, menjelaskan, berdasarkan penyelidikan Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri, pemalsuan dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan pendukung penerbitan sertifikat ratusan hektar lahan di Kampung Pisang, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng. 


Ia menyampaikan, berkas keenam tersangka dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejagung oleh Dirtipidum Mabes Polri, yang kemudian diteruskan ke Kejari Mabar.


“Hari ini ada tahap dua dari Mabes Polri dari Kejagung. Ada enam tersangka dalam kasus pemalsuan surat. Berkas semuanya telah kami terima untuk tahap duanya, dan segera kami limpahkan ke Pengadilan,” terang Andi.


Ia menjelaskan, kasus pemalsuan dokumen tersebut terkuak berdasarkan laporan salah seorang warga yakni, Antonius Ali, pada Februari 2020 lalu, atas dugaan pemalsuan surat tanah dengan lokus tanah di Torong Wani, Kampung Pisang, Desa Batu Tiga.


“Diduga palsu, karena Alas Hak-nya yaitu Surat Pernyataan Pelepasan, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini, Camat Abunawan. Camat adalah pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat. Semua proses sertifikat yang terjadi pada 600-an sertifikat itu, tidak atau tanpa memuat tanda tangan atau tanpa sepengetahuan Camat Boleng,” jelas Anton, Jumat (28/8/2020) lalu, dilansir dari patrolipost.com.


Menurutnya, masalah tersebut kemudian diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Usaha Negeri (PTUN) Kupang, pada 7 Agustus 2020 lalu. Dalam sidang itu, Hakim membatalkan tujuh Sertifikat Kepemilikan Lahan milik warga Kampung Pisang, yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mabar.


“Sekarang kita mau bongkar kasus mafia tanah. Kita start-nya dari Nggieng. Ada tujuh sertifikat yang sudah dibatalkan oleh PTUN Kupang, diputuskan tanggal 7 Agustus 2020 kemarin. Dan ada dugaan, kepemilikan 600-an sertifikat tanah di Desa Tanjung Boleng dan Desa Pontianak, juga merupakan hasil mafia tanah,” bebernya.


Saat itu, Anton Ali, juga menduga bahwa aktor intelektual di balik dokumen palsu tersebut diprakarsai oleh mantan Kepala Desa (Kades) Batu Tiga, Nasarudin.


Sementara itu, Kuasa Hukum dari Nasarudin, Durman Paulus, ditemui media di Kantor Kejari Mabar, Rabu (17/2/2021), menjelaskan, penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus tersebut setelah dilaporkan oleh seorang warga bernama, Rikar Bagun. Kliennya dituduh telah memanipulasi semua dokumen tanah di Desa Batu Tiga, dan membuat dokumen palsu atas lokasi tanah yang tidak masuk dalam wilayah kewenangan Desa Batu Tiga.


Menurut Durman, apa yang dilakukan kliennya hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Camat Boleng sebelumnya yakni, Yohanes Salam. Dalam surat yang ditanda tangani oleh, Yohanes Salam, tertanggal 7 Oktober 2013 itu, wilayah Desa Batu Tiga mencakupi anak Kampung Pulau Boleng, Kampung Pisang, Dongkalang, Pontianak, Pulau Medang, Pasir Panjang, Pulau Sebabi, Lohmasado, Lingko Taal dan Pepa.


“Klien saya dituduh mengeluarkan surat yang menurut mereka itu palsu, dan bukan masuk dalam wilayahnya Desa Batu Tiga. Faktanya, klien saya keluarkan surat berdasarkan dokumen yang ada, karena melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Dalam dokumen itu, dijelaskan bahwa Kampung Pisang termasuk Desa Batu Tiga,” papar Durman.


Di lain sisi, tersangka lainnya, Hindung, mengatakan, pihaknya mengaku kaget ketika diperiksa Tim Mabes Polri, karena telah menjual lahan seluas 264 hektar milik, Rikar Bagun. Menurutnya, tanah warisan dari Ayahnya itu hanya 45 hektar. Ia menambahkan, tanah tersebut juga telah dibagikan kepada 35 orang warga. Dan total 45 hektar tanah itu telah dijual kepada seorang warga Kupang bernama, Baba Yao.


“Kita ini tidak sangka orang langsung lapor kita ini. Kita ini dituduh jual tanahnya, Rikar Bagun, seluas 264 hektar. Kita ambil di mana tanah sebanyak itu? Sedangkan tanah kita ini cuma 45 hektar. Di dalam 45 hektar ini bukan hanya kami saja, tapi ada 35 orang hasil weki kope kita di situ, di Kampung Loho Mesado itu. Saat itu, kita jual ke Baba Yao, kita jual Rp 15.000/m². Uangnya sudah kita bagi ke 35 orang ini,” jelasnya.


Hingga saat ini, keenam tersangka sudah ditahan di Polres Mabar, dan dijerat dengan Pasal 263 ayat 1 juncto 55 ayat 1 atau pasal 263  ayat 2 juncto 55 ayat 1, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.