Iklan

 




Ignasius Tulus
13 Feb 2021, 11.59 WIB
News

Pemdes Bangka Kantar Akui Adanya Kejanggalan Pengelolaan Dana Desa

 
Ilustrasi (Net)

Manggarai Timur, Floreseditorial.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui adanya kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang bergulir di desa tersebut.


Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Matim, Yos Durahi, ketika diwawancarai Floreseditorial.com, Jumat (12/2/2021) malam.


"Pengelolaan keuangan desa pada Desa Bangka Kantar, sebagaimana yang diberitakan adalah benar adanya," ujar Yos Durahi.


Ia mengatakan, pihaknya mengetahui hal itu setelah melakukan pemanggilan terhadap Pemdes Bangka Kantar dan Anggota Badan Permusyawartan Desa (BPD), untuk dimintai klarifikasi terkait beberapa pemberitaan media online.


"Pemdes Bangka Kantar akan bertanggung jawab atas hal tersebut," tambahnya lagi.


Menurutnya, Dinas PMD Matim akan tetap melakukan monitoring terhadap kesesuaian penjelasan Kepala Desa (Kades) Bangka Kantar dengan fakta yang ada dilapangan, paling lambat hingga Selasa, 16 Februari 2020.


Namun, menurut Yos, meski Pemdes Bangka Kantar mengakui adanya kejanggalan dalam pengelolaaan DD tersebut, Dinas PMD Matim tidak dapat meminta audit khusus oleh Inspektorat Daerah.


"Sebab, telah dilakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan tahun 2019, dan laporan hasil pemeriksannya kami minta untuk diberikan kepada kami, paling lambat Senin (15/2/2021), guna dilakukan konfirmasi tambahan terkait hal-hal tersebut, terutama bukti serta data dukung dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangka Kantar," tukasnya.


Diberitakan media ini sebelumnya, Kades Bangka Kantar, inisial SMR, diduga menggelapkan DD yang bergulir di desa tersebut sejak tahun 2017 silam.


Pasalnya, berdasarkan pengakuan salah satu warga Bangka Kantar, inisial NA, selama masa kepemimpinan Kades Bangka Kantar itu, proyek desa yang dikerjakan di desa tersebut dilakukan secara tertutup, tanpa mempertimbangkan hak publik untuk memperoleh informasi, perihal besarnya DD di desa tersebut.


"Tidak pernah dipajangkan melalui baliho terkait penggunaan anggaran Dana Desa. Sangat tertutup. Tidak pernah pasang papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," ujar NA, beberapa waktu lalu.


NA menambahkan, selain tidak dipasangnya papan informasi penggunaan DD, terdapat pula beberapa item proyek tahun anggaran 2019 yang hingga kini belum dikerjakan.


"Ada deker tahun 2019 belum dikerjakan. Saya menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan Kepala Desa dan Aparat-nya," tambah NA.


Menurut NA, ketika diwawancarai Floreseditorial.com beberapa waktu lalu, guna mengungkap kejanggalan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai harus mengusut tuntas penggunaan anggaran di Desa Bangka Kantar, khususnya anggaran yang telah dihabiskan selama pandemi covid-19.


"Kiranya pihak Kejari Manggarai turun tangan mengusut semua ini," tukasnya.