Iklan

 




Adrianus Paju
17 Feb 2021, 15.39 WIB
News

Polemik Pembangunan Gedung SMPN 6 Reok, Kepala Tukang Datangi Kantor Dinas PPO Manggarai

Agustinus Udi (kiri), Kepala Tukang Proyek Pembangunan SMPN 6 Reok, saat mendatangi Kantor Dinas PPO Kabupaten Manggarai. (Foto: Ist)



Manggarai, Floreseditorial.com - Polemik pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Reok yang berlokasi di Rura, Desa Rura, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus berlanjut.


Hingga saat ini, gedung sekolah tersebut belum dapat digunakan lantaran kunci gedung masih disita oleh para pekerja, akibat belum adanya pelunasan upah buruh oleh pihak kontraktor.


Atas permasalahan tersebut, Kepala Tukang proyek pembangunan gedung tersebut, Agustinus Udi, kembali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai, Bidang Perencanaan, pada Selasa (16/2/2021).


"Kedatangan saya, untuk mendapat kepastian terkait hak-hak pekerja yang belum terbayar. Namun, belum ada jawaban yang pasti. Dinas PPO melalui PPK Proyek mengaku, sudah melayangkan Surat Perintah Pembayaran terhadap Kontraktor Pelaksana, pada Senin (15/2/2021), agar segera melunasi biaya tukang pada 22 Februari 2021 mendatang," ungkap Agustinus.


Agustinus, mengaku kecewa dengan kondisi yang dialami, sebab sebagai seorang yang kesehariannya berprofesi sebagai petani dan tidak berpenghasilan tetap, upah kerja tersebut sangatlah diharapkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, hingga berbulan-bulan lamanya, mereka belum menerima upah yang menjadi haknya.


“Kami hanya orang kecil, yang hanya ingin mendapatkan hak-hak kami,” ungkapnya.


Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek, Bonevasius Bunduk, kepada Wartawan mengatakan, pihaknya telah berupaya melayangkan Surat Perintah Pembayaran terhadap Kontraktor Pelaksana, namun hal itu sama sekali belum direspon.


“Sudah, beberapa kali kami panggil Fasilitasi Kontraktor-nya. Sudah dua kali Dia buat pernyataan tertulis, lisan juga sudah,” tegasnya.


Sebelumnya, kata Bone, pihaknya sudah memanggil Kontraktor Pelaksana untuk menghadap, namun dengan berbagai alasan, sang Kontraktor tidak menghadap panggilan tersebut. Pihaknya pun kembali melayangkan Surat Perintah Pembayaran Upah dan Meubel, Nomor: Din.Pend.420.PPK.DAK.2020/02/11/2021 tanggal 15 Februari 2021.


“Kemarin kami sudah panggil Beliau. Katanya masih di luar kota di Borong. Habis itu, saya tidak puas dengan Dia punya alasan kemarin, saya sudah buat surat resmi juga, perintahkan kontraktor untuk segera melunasi utang tukang itu,” jelasnya.


Dalam surat perintah tersebut, pihaknya memerintahkan kontraktor tersebut agar pada 22 Februari 2021 mendatang, segera melunasi upah para pekerja, berhubung utang material dan upah tukang sangat mempengaruhi keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut. Akan tetapi, surat yang dilayangkan itu, lagi-lagi belum mendapat respon dari sang kontraktor.


“Itu sudah maksimal kami usaha, Pak. Nanti setelah tanggal 20 seperti apa lagi, nanti kita pikirkan. Karena saya juga tidak mau terjebak. Pokoknya, saya tetap berusaha supaya Dia bisa melunasi, karena itu kewajibanya Dia,” tukasnya.