Iklan

 


Valerius Isnoho
22 Feb 2021, 13.03 WIB
News

Polemik SPBU Reok, Anggota DPRD: Pemda Manggarai Jangan Tutup Mata

 
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Silvester Nado, (Foto: Ist)


Manggarai, Floreseditorial.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Nado, angkat bicara terkait polemik penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang hingga kini belum menemui titik terang.

Atas polemik itu, Silvester Nado, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai untuk segera mengambil sikap, sebagai upaya menyelamatkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Reo dan sekitarnya.

“Saya minta ketegasan dari Pemda Manggarai, agar secepatnya mengambil langkah strategis dan bersikap tegas, dalam rangka menyelamatkan roda perekonomian masyarakat,” ungkapnya kepada Wartawan, Senin (22/2/2021).

Menurut Politisi Demokrat itu, penutupan SPBU di Reo sangat berdampak pada roda perekonomian masyarakat Reo dan sekitarnya. Hal itu dikarenakan sebagian besar masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, di mana kebutuhan akan BBM sangat tinggi dalam menunjang aktivitas ekonomi setiap hari.

“Apalagi kondisi ini terjadi saat masyarakat masih bergulat dengan situasi pandemi covid-19. Masyarakat Pantai Utara (Pantura) umumnya sangat merasakan dampak langsung dari penutupan SPBU ini. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga sekarang ibarat tikus yang mati dalam lumbung padi," jelas Nado.

Mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Boa Wae itu pun menegaskan, keberadaan pusat Pertamina di wilayah Reo sangatlah bertolak belakang terhadap aktivitas para petani, nelayan, pelayanan jasa angkutan, serta jasa angkutan bongkar muat barang, sebab roda perekonomian menjadi terganggu bahkan lumpuh akibat penutupan SPBU itu.

Ia menilai, Pemda Kabupaten Manggarai tidak tegas, bahkan seolah-olah menutup mata terhadap situasi kelangkaan BBM yang terjadi pada masyarakat. Sementara wilayah Reo dan sekitarnya, merupakan salah satu wilayah strategis dalam mendukung roda perekonomian di Kabupaten Manggarai.

“Pemda Manggarai tidak boleh kompromi dengan urusan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu, saya tegaskan agar Pemda Manggarai mencabut izin SPBU yang bermasalah,” tegas Nado.

Ia berharap, Pemda Kabupaten Manggarai menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat Pantura khususnya, dan masyarakat Manggarai pada umumnya. Selain itu, Pemda juga harus bisa menjaga wibawa sebagai lembaga yang menentukan arah kebijakan.