SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Ketua LPPKPD Minta Pemda Manggarai Panggil Distributor Pupuk

Iklan

 


FEC Media
4 Feb 2021, 13.35 WIB
News

Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Ketua LPPKPD Minta Pemda Manggarai Panggil Distributor Pupuk

 
Ketua Umum sekaligus Pendiri Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San. (Foto: Ist)


Manggarai, Floreseditorial.com - Memasuki musim tanam tahun 2021 ini, para petani di Manggarai banyak mengeluh soal kelangkaan pupuk.


Menyoroti hal ini, Ketua Umum sekaligus Pendiri Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San, angkat bicara.


Menurutnya, kelangkaan pupuk yang kini dialami oleh sejumlah petani di Manggarai, tentunya akan menambah beban para petani.


"Kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami oleh petani di Manggarai, baik itu pupuk NPK-Phonska dan SP-36, tentunya akan menambah beban para petani," ungkap Heribertus, Rabu (3/2/2021).


Ia mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai mestinya tidak tinggal diam. Karena itu, Heribertus, meminta Pemda Kabupaten Manggarai agar memanggil distributor dan pihak lainnya yang berperan dalam pengadaan pupuk tersebut.


"Saya tentu berharap dan meminta agar pemerintah bisa bersikap tegas, dengan memanggil para distributor dan pihak lainnya yang terlibat dalam pengadaan pupuk bersubsidi ini. Pemerintah harus mengecek, apakah benar pupuk subsidi tersebut mengalami kekurangan ataukah memang ada oknum yang barmain di dalamnya," tegas Heribertus.


Ia menjelaskan, yang menjadi pertanyaan kelompok tani sejauh ini adalah mengapa pupuk urea-nya lancar dan stoknya mencukupi, sedangkan pupuk NPK-Phonska mengalami kelangkaan. Padahal, keduanya sama-sama disubsidikan dari Pemerintah Pusat.


Pada musim tanam tahun ini, kata Heribertus, kelompok tani di beberapa wilayah di Manggarai terus mengeluh soal kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, bertujuan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia, sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan Harga Ecer Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. 


Heribertus mengungkapkan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrument untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi itu.


“Setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 pasal 16, juga secara tegas mengatur tentang mekanisme pengawasan ini," cetus Heribertus.


Lebih jauh, Heribertus, mengatakan, terkait langkah selanjutnya yang akan ditempuh, Lembaga LPPKPD siap mengadvokasi masalah tersebut sampai tuntas, dan mendampingi kelompok tani untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan masalah itu ke Aparat Penegak Hukum (APH), sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.


“Langkah tegas ini terpaksa kita ambil karena sebagian besar masyarakat Manggarai itu petani. Jadi kalau sektor pertanian ini lumpuh, tentu akan berpengaruh juga pada sektor lainnya di Manggarai. Hitungannya begini, petani itu mendapatkan pengasilan ekonomi dari hasil panen. Pendapatan itu kemudian dipakai untuk biaya kebutuhan rumah tangga, ongkos pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya kegiatan sosial kemasyarakatan, adat budaya, dan lainnya,” tegas Alumni Pasca Sarjana Administrasi Kebijakan Publik Universitas Nasional Jakarta itu. 


Ia menambahkan, sektor pertanian sebetulnya bisa dikatakan sebagai 'jantung' kehidupan orang Manggarai. Sehingga, kata Heribertus, jika jantungnya bermasalah, maka organ tubuh lainnya juga pasti terganggu.


"Demikian pun halnya dengan para petani. Para petani di Manggarai akhir-akhir ini terus menjerit akibat kelangkaan pupuk bersubsidi, terutama pupuk NPK-Phonska," tukasnya.