Iklan

 


Redaksi Flores Editorial
5 Feb 2021, 13.17 WIB
HeadlineHukrim

Total Loss Proyek Tambatan Perahu Pota Menurut BPKP NTT

 
Tambatan Perahu Pota. (Foto: Ist)




Manggarai Timur, Floreseditorial.com - Perihal dugaan kerugian negara dalam Proyek Tambatan Perahu di Pota, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menelan anggaran negara sebesar Rp 1.627.923.000 pada tahun 2012 silam, nyatanya pernah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT sakitar tahun 2013/2014 silam.


Permintaan audit Proyek Tambatan Perahu Pota saat itu diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupten Matim Periode 2009-2014.


Seorang sumber terpercaya floreseditorial.com, pada Jumat (5/2/2020), menjelaskan, saat itu, DPRD Matim menemukan adanya indikasi ketidakberesan dalam proyek tersebut.


“Sehingga DPRD mendorong BPKP NTT melakukan audit pada proyek itu,” kata sumber tersebut.


Menurutnya, meski tak ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP NTT yang disampaikan secara resmi ke Dewan saat itu, namun sejumlah bocoran yang diperoleh Lembaga Dewan menemukan bahwa kesimpulan LHP BPKP NTT untuk proyek tersebut itu Total Loss.


“Total Loss itu artinya dianggap tidak ada pekerjaan, karena saat diaudit, proyeknya sudah hancur lebur, sehingga dianggap tidak ada pekerjaan, tetapi ada anggaran daerah yang keluar,” ungkap sumber tersebut.


Saat itu, kata sumber tersebut, sejumlah pihak mengupayakan perbaikan pasca audit oleh BPKP NTT tersebut.


Menurutnya, untuk memastikan hal itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai bisa menyurati atau berkoordinasi dengan BPKP NTT, agar dokumen LHP-nya bisa diserahkan ke Penyidik Kejari Manggarai.


“Untuk membuktikan nilai kerugian negara pada proyek tersebut,” katanya.


Untuk diketahui, Kejari Manggarai menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan Tambatan Perahu di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Matim.


Penelusuran pihak Kejari Manggarai baru-baru ini, menemukan adanya indikasi ketidakberesan dalam proyek yang dibangun di masa pemerintahan, Bupati Yoseph Tote, di tahun 2012 silam itu.


Kepala Kejari Manggarai, Yoni P. Artanto, melalui Kasi Pidum, Sendhy Pradana, dalam keterangannya kepada Wartawan, menuturkan, pihaknya telah mendatangi lokasi proyek pembangunan tersebut dan menemukan kondisi yang memprihatinkan.


"Setelah kami cek kondisinya dua Minggu yang lalu, itu kondisinya sangat memprihatikan juga,” terangnya, Senin (1/2/2021).


Tak hanya itu, pihak Kejari Manggarai juga menemukan fakta bahwa sejak tambatan perahu tersebut dibangun, tidak ada kapal yang berlabuh di sana.


“Tiada kapal ataupun perahu yang sandar di sana,” ungkapnya.


Dalam kasus ini, Kejari Manggarai mulai membidik sejumlah nama perihal tidak berfungsinya tambatan perahu di wilayah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Matim itu.


Proyek dengan pagu Rp 1.627.923.000 yang dikerjakan oleh CV. Wae Loseng pada tahun 2012 silam itu, menyeret beberapa nama Pejabat, salah satunya 

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Matim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Jahang Fansi Aldus, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai.


Selain Jahang Fansi Aldus, beberapa nama lain yang dianggap turut bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut adalah Mantan Sekretaris Dinas Pehubungan (Sekdishub) Kabupaten Matim, Nikolaus Tatu, yang saat ini menjabata sebagai 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Sekwan) Kabupaten Matim.