SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
Upah Belum Dibayar, Pekerja Segel Gedung SMPN 6 Reok

Iklan

Adrianus Paju
12 Feb 2021, 12.00 WIB
Headline

Upah Belum Dibayar, Pekerja Segel Gedung SMPN 6 Reok

Gedung SMPN 6 Reok yang belum bisa difungsikan. (Foto: Ist)



Manggarai, Floreseditorial.com - Pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Reok, yang berlokasi di Rura, Desa Rura, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggara, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai polemik, lantaran gaji pihak pekerja serta biaya sewa meubel bangunan tidak dibayar oleh kontraktor pelaksana.


Hal tersebut diketahui setelah pihak pekerja memberikan keterangan kepada salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Silvester Nado, saat menggelar kegiatan reses di sekolah tersebut, Senin (8/2/2021) lalu.


Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Tukang/Pemborong, hingga kini, bangunan sekolah milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai itu belum bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar mengajar. Hal itu disebabkan, CV. Pongkoz’s Karsa sebagai pihak pengelola proyek tak kunjung melunasi biaya pekerja, hingga menyebabkan para pekerja terpaksa menahan kunci gedung untuk dijadikan jaminan.


"Bangunan sekolah tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena kunci bangunannya dijadikan jaminan terhadap uang biaya tukang yang sampai saat ini belum dibayar oleh pemilik CV. Pongkoz’s Karsa," jelas Nado, menjawab floreseditorial.com, Kamis (6/2/2021) malam.


Nado merincikan, total tunggakan yang belum dilunasi pihak kontraktor sebesar Rp 37.500.000 dengan rincian, Rp 15.000.000 untuk biaya pembangunan gedung, Rp 7.600.000 untuk uang meubel, serta Rp 14.900.000 untuk biaya kendaraan pengangkut material.


"Dari pengakuan kepala tukang, mereka sudah dua kali ke Kantor Dinas PPO Kabupaten Manggarai, untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan ini. Dan menurut mereka, biaya senilai pagu kontrak sudah dicairkan seratus persen oleh pemilik CV,” papar Nado.


Nado menilai, pelaksanaan Provisional Hand Over (PHO) pembangunan gedung itu sangat prematur dan tidak melalui prosedur yang benar. Sebab, PHO masih berani dijalankan, sementara bangunan tersebut belum tuntas dikerjakan.


"Dampak dari PHO yang prematur ini menyebabkan hak-hak dari tenaga kerja diabaikan oleh pemilik CV. Pongkoz’s Karsa," ungkapnya.


Terkait polemik itu, kata Nado, Dinas PPO Kabupaten Manggarai berkewajiban meminta pertanggung jawaban kontraktor pelaksana.


"Bila dimungkinkan, persoalannya segera dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum, agar memiliki efek jera. Apalagi sudah membuat pernyataan di atas meterai 6000. Beri sanksi terhadap CV/rekanan yang tidak taat terhadap kontrak kerja. Dengan demikian, konsep kemitraan betul-betul dibangun dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab," tegasnya.


Menurut Nado, dinas terkait harus tegas dalam menjalankan tugas sebagai pemilik proyek dengan tanpa kompromi, apalagi harus tunduk terhadap pihak ketiga yang terkesan tidak bertanggung jawab atas kontrak kerja yang telah disepakati bersama.


"Perlu adanya pantauan kerja fisik yang intens dan menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kerja di lokasi kegiatan, terutama kewajiban pihak ketiga terkait hak-hak dari tenaga kerja. Hal tersebut bertujuan agar proses pencairan sesuai persentase capaian kerja," ujarnya.


Hal tersebut dilakukan, kata Nado, sebagai upaya menyelamatkan uang negara, dengan cara menunjukkan kinerja kerja yang memadai. Selain itu, hal tersebut juga dijadikan upaya untuk menyelamatakan tenaga kerja yang telah menjadi korban seperti yang telah terjadi di sekolah tersebut.


"Saya sangat yakin, kejadian seperti ini masih merajalela di Kabupaten Manggarai dan belum terungkap," tukasnya.