Iklan

Valerius Isnoho
3 Mar 2021, 18.54 WIB
News

Anggota DPRD Manggarai Menilai Perekrutan Fasilitator Sanimas Sarat Nepotisme

 
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Bonifasius Burhanus (Foto: Valerius Isnoho)


Manggarai, Floreseditorial.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, menilai Perekrutan Fasilitator Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai, sarat nepotisme.


Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Bonifasius Burhanus, kepada media ini, Rabu (3/3/2021).


Ia mengungkapkan, hal tersebut sudah bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah diatur. Karenanya, pihaknya bersama sejumlah masyarakat menyambangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, untuk menuntut perekrutan ulang.


Politisi Partai Gerindra itu mengaku, pihaknya mengetahui informasi itu dari beberapa masyarakat, dan juga dari orang yang pernah bekerja sebagai Fasilitator Sanimas.


"Adapun proses perekrutan yang dilakukan oleh Dinas PUPR secara tertutup atau tidak transparan. Tentu hal itu bertentangan dengan Juklak dan Juknis dari Program Sanitasi itu sendiri," jelas Boni.


Dalam atura, ungkap Boni, yang pertama itu pengumuman yang resmi dan terbuka terkait perekrutan tersebut, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media jenis lainnya. Setelah pendaftaran, lanjut Boni, adalah seleksi administrasi. Karena ada aturan yang mengatur tentang persyaratan pendaftar juga. 


Setelah itu, dibuat lagi pengumuman tentang siapa saja yang lolos seleksi administrasi, untuk kemudian mengikuti tes tertulis. Dan itu dilakukan secara terbuka. Tahapan terakhir, interview. Setelah semuanya selesai, baru masuk ke tahapan penandatanganan kontrak.


"Tapi yang dilakukan oleh Dinas PUPR tidak melalui tahapan seperti itu. Berarti sudah menyalahi aturan. Sebagai Anggota DPRD, saya tidak mungkin diam diri ketika mendengar persoalan seperti ini. Nepotisme namanya kalau begini," tegasnya.


Ia meminta agar proses perekrutan itu dihentikan dan segera memulai perekrutan baru, sesuai mekanisme yang telah diatur.


Setelah melakukan mediasi, menurut Boni, Dinas PUPR diberikan waktu selama dua hari untuk mengecek kembali persoalan itu.


"Kami ingatkan, kalau sampai lusa tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan datang di Kantor PUPR ini dalam kapasitas yang lebih banyak lagi," tegasnya.


Saat dikonfirmasi di kantornya, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Manggarai, Saldi Sehadun, enggan memberika komentar terkait persoalan itu. 


Ia beralasan, pihaknya masih bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Saldi, juga meminta Wartawan untuk tidak menulis berita terkait Perekrutan Fasilitator Sanimas itu.


"Saya masih bisa urus itu persoalah. Paling kalau saya tanggap kecuali barang-barang itu sudah tidak bisa lagi saya urus. Jangan terlalu cepat di mediakan. Itu sangat menganggu. Kamu tahu tidak kalau itu mucul di media? Kamu itu harus menjaga kami juga," katannya saat ditemui pihak media.