Iklan

Redaksi Flores Editorial
9 Mar 2021, 14.03 WIB
News

BPK Audit Anggaran Covid-19 Pemda Nagekeo

 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo, Marselinus Lowa. (Foto: Peter)


Nagekeo, Floreseditorial.com - Badan Pengawas Keuangan (BPK), Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan audit terhadap Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 lalu.


Diketahui, anggaran tersebut digunakan untuk membangun saluran irigasi teknis persawahan Mbay, di 41 wilayah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Nagekeo.


Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transnaker) Kabupaten Nagekeo, Marselinus Lowa, kepada media, Senin (8/3/2021).



Ia menjelaskan, target pemeriksaan BPK adalah capaian realisasi fisik Program Padat Karya Infrastruktur dan administrasinya.



“Untuk Padat Karya Tahun 2020, BPK sementara periksa, mereka langsung turun ke lapangan tidak ajak orang dinas juga. Selain mereka periksa fisik pekerjaan di lapangan, mereka juga ada periksa administrasi kita,” ungkap Marselinus.



Ia mengatakan, Program Padat Karya Infrastruktur yang di-launching pada 19 Juni 2020 lalu, memakan anggaran Rp 7,8 miliar. Sementara tujuan kegiatan tersebut adalah penanganan dampak sosial akibat covid-19, untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Nagekeo.



"Target Program Padat Karya Infrakstruktur yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nagekeo adalah menghasilkan 64 unit box pembagi air, 183 unit pintu, 12.106 meter panjang saluran yang tersebar di 41 lokasi P3A pada wilayah irigasi Mbay," bebernya.



Menurut Marselinus, Program Padat Karya Infrastruktur yang telah direalisasikan, melebihi pencapaian target yang telah ditetapkan.


‘’Target kita kemarinkan 12.106 meter, tapi capaian kita adalah 128.00 meter. Kita masih buat sekitar 600 lebih meter,” ujarnya.



Ia menambahkan, meski antusias masyarakat menyambut Program Padat Karya cukup tinggi, namun program tersebut kemungkinan tidak direalisasikan di tahun 2021, karena Pemda Kabupaten Nagekeo tidak menganggarkan program itu pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.



“Untuk tahun 2021, kemungkinannya kecil. Karena kemarin tidak ada alokasi anggaran. Kalau kita paksa di perubahan, itu sudah terlambat. Kalau kita paksa, saya takut juga. Karena urus Padat Karya ini prosesnya cukup panjang, tidak mudah-mudah saja,” tukasnya. (Peter)