Iklan

Redaksi Flores Editorial
10 Mar 2021, 17.45 WIB
News

Dianggap Ilegal, OJK Indonesia Hentikan Kegiatan PT. ADS

 
Ketua Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Togam Tobing. (Foto: Ist)



Ende, Floreseditorial.com - PT. Asia Dinasti Sejahtera (ADS) yang beroperasi di Kabupaten Ende, Sikka, dan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) dihentikan sementara mulai 1 Maret 2021, karena belum mengantongi surat perizinan legalitas sehingga kegiatannya bersifat ilegal, serta tidak memiliki keuntungan yang tetap.


Hal ini disampaikan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Togam Tobing, pada saat Video Conference terkait klarifikasi Bidang Usaha PT. Asia Dinasti Sejahtera, berlangsung di Lantai I Kantor Bupati Ende, pada Selasa (9/3/2021).


Ia menyampaikan, PT. ADS yang memiliki anggota 5.000 lebih itu, belum mengembalikan dananya sekitar Rp 9 miliar lebih, dan telah melanggar UU Perbankan No 46. Karenanya, pihak OJK Indonesia meminta kepada pihak PT. ADS, agar segera mengembalikan dana-dana yang dihimpun kepada nasabahnya secepatnya, serta merumuskan kegiatan secara jelas.


"Saya tegaskan, bahwa PT. ADS telah melanggar UU Perbankan No 46, dan harus mengembalikan dana-dana yang sudah dihimpun secepatnya kepada nasabahnya. Selain itu, PT. ADS harus merumuskan kegiatan secara jelas. Kalau Bidang Koperasi harus izin koperasi dan jika di Bidang Jasa Keuangan harus izin OJK," tegas Togam.


Ia berharap, kepada masyarakat agar memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT. ADS, karena kegiatan money game tersebut tidak menguntungkan masyarakat.


Sementara itu, Bupati Ende, Djafar H.Achmad, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Ende, Hiparkus Hepi, dalam kesempatan itu, menyampaikan, kepada pihak OJK agar memberikan surat penegasan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan monitoring atas kegiatan PT. ADS tersebut.


Hiparkus mengimbau, kepada pihak OJK agar memantau usaha-usaha online yang belum melakukan surat perizinan secara legalitas.


"Kepada masyarakat, agar segera melapor apabila ada kegiatan yang dilakukan PT. ADS, yang bisa menjerumuskan masyarakat. Selain itu, diharapkan agar masyarakat mewaspadai usaha-usaha online yang tidak jelas legalitas perizinannya," papar Hiparkus.


Sementara itu, Direktur Utama PT. ADS, Muhamad Badrun, dan Komisaris Utama PT. ADS, Kanisius, berjanji akan mengembalikan sebagian uang nasabah yang telah dihimpun secepatnya.


Untuk diketahui, PT. ADS merupakan perusahaan yang fokus menangani tiga bidang usaha yakni, usaha perdagangan, pergudangan, dan jasa keuangan. PT. ADS berkantor pusat di Kabupaten Ende dan telah beroperasi sejak 2019 silam.