Iklan

Redaksi Flores Editorial
1 Mar 2021, 14.07 WIB
Hukrim

Dugaan 'Sunat' Dana Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Pakar Hukum: Pengurus TKBM Bisa Dipidana

 

Pakar Hukum Universitas Katolik St. Paulus Ruteng, Dr.Laurentius Ni, SH.,MH (Foto:Net)




Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Pakar Hukum Universitas Katolik St. Paulus Ruteng, Laurentius Ni, turut angkat bicara perihal mencuatnya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh, FM, selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).


Menurutnya, FM, selaku Ketua TKBM, bisa dipidana dengan pasal penipuan, karena patut diduga telah berusaha memperkaya diri sendiri dengan dana yang dikumpulkan para Buruh di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).


Selain FM, beberapa nama Pengurus TKBM yang dianggap turut bertanggung jawab diantaranya, PD, selaku Sekretaris TKBM, IRNN, selaku Bendahara TKBM, dan empat orang Staff Operasional TKBM lainnya, yang patut diduga turut bersama-sama dalam konspirasi 'penyunatan' Dana Jaminan Sosial para Buruh di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.


Laurentius Ni, menjelaskan, peristiwa kecelakaan kerja yang dialami oleh seorang Buruh di pelabuhan tersebut beberapa waktu lalu, seharusnya menjadi tanggung jawab pihak perushaan, dalam hal ini TKBM.


“Karena mereka sudah melakukan pungutan dengan dalil Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) terhadap yang bersangkutan, sejak sembilan bulan lalu. Seharusnya, biaya perawatan dan pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab TKBM, meskipun BPJS-nya belum keluar, karena pungutan itu sudah dilakukan,” kata Laurentius.


Ia berharap, Aparat Kepolisian Sektor Mabar segera mendalami dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Pengurus TKBM di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo itu.


Sebelumnya, Ketua TKBM Labuan Bajo, FM, dalam keterangan yang diperoleh media ini melalui surat bernomor 01/KOPTKBM/II/LBJ-2021, mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan koperasi, pihaknya masih menemukan kendala dan hambatan dalam mengurus dokumen para Buruh yang bekerja di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.


Untuk diketahui, terkuaknya perihal Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan itu mencuat ke publik, setelah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mabar, Charles Angliwarman, menyurati Pengelola TKBM Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, perihal mengendapnya Dana Jaminan Sosial milik para Buruh di pelabuhan tersebut.


Diberitakan media ini sebelumnya, diduga terjadi penyalahgunaan Dana Jaminan Sosial milik para Buruh di Palabuhan Kelas II Labuan Bajo, Kabupaten Mabar, NTT.


Dalam keterangan yang diberikan, Charles, menilai bahwa Ketua TKMB Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo harus bertanggung jawab atas mengendapnya Dana Jaminan Sosial milik para Buruh tersebut, yang hingga kini tak jelas pengelolaannya.


“Padahal, pihak pemerintah dan pengusaha sudah menyepaktai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, agar Jaminan Sosial termasuk keselamatan kerja para Buruh di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo menjadi prioritas,” kata pria yang juga menjabat Ketua ALFI/ILFA NTT itu.


Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mabar, IPTU Yoga Darma Susanto, saat dihubungi media ini, Jumat (26/2/2021), menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan pengaduan terkait dugaan adanya dana para Buruh di Pelabuan Kelas II Labuan Bajo yang 'disunat' oleh pihak TKBM.


“Kita sudah dapat pengaduan. Kami akan lakukan penyelidikan,” tukas IPTU Yoga.