Iklan

Valerius Isnoho
5 Mar 2021, 21.22 WIB
Headline

Polemik Perekrutan TFL Sanimas Manggarai, DPRD Minta Dinas PUPR Lakukan Perekrutan Ulang

DPRD Manggarai saat mengadakan RDP dengan Komisi C, terkait polemik Perekrutan TFL Program Sanimas oleh Dinas PUPR Manggarai. (Foto: Valerius Isnoho)




Manggarai, Floreseditorial.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C, pada Jumat (5/3/2021), terkait polemik Perekrutan Tenaga Fasilitator (TFL) Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).


Ketua Komisi C DPRD Manggarai, Yohanes Rikardus Madu, menyampaikan, RDP tersebut digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, terakit dugaan Perekrutan TFL Program Sanimas Tahun 2021 yang dinilai sarat nepotisme.


“RDP ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, terkait dengan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Program Sanimas di Dinas PUPR, yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka atau ada sarat nepotisme," ungkap Yohanes.


Ia menjelaskan, dalam RDP tersebut, pihak PUPR Kabupaten Manggarai mengaku ada kekeliruan dalam peroses perekrutan TFL, seperti tidak membuat pengumuman perekrutan melalui media cetak, online, maupun media sosial lainya.


“Mereka mengaku jika dalam peroses perekrutan TFL mereka tidak melakukan pengumuman, baik itu melalui media cetak, online, maupun melalui media sosial lainya,” paparnya.


Berdasarkan pengakuan tersebut, Komisi C DPRD Manggarai meminta Dinas PUPR untuk segera melakukan perekrutan ulang, dengan catatan wajib mengikuti peraturan yang ada.


“Berdasarkan pengakuan itu, kita minta pihak PUPR untuk segera merekrut ulang TFL, sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.


Diberitakan media ini sebelumnya, DPRD Kabupaten Manggarai menilai Perekrutan TFL Sanimas di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai sarat nepotisme.


Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Bonifasius Burhanus, kepada media ini, Rabu (3/3/2021).


Ia mengungkapkan, hal tersebut sudah bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah diatur. Karenanya, pihaknya bersama sejumlah masyarakat menyambangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, untuk menuntut perekrutan ulang.


Politisi Partai Gerindra itu mengaku, pihaknya mengetahui informasi itu dari beberapa masyarakat, dan juga dari orang yang pernah bekerja sebagai Fasilitator Sanimas.


"Adapun proses perekrutan yang dilakukan oleh Dinas PUPR secara tertutup atau tidak transparan. Tentu hal itu bertentangan dengan Juklak dan Juknis dari Program Sanitasi itu sendiri," jelas Boni.


Turut hadir dalam RDP tersebut, Ketua Komisi C DPRD Manggarai, Yohanes Rikardus Madu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Manggarai, Yoakhim Jehati, Anggota Komisi C DPRD Manggarai, serta pihak Dinas PUPR dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Manggarai.