Iklan

Redaksi Flores Editorial
11 Mar 2021, 13.05 WIB
News

Polemik PT. ADS, Komisaris: Bukan Tutup, Aktivitas Perusahaan Tetap Jalan

 

Direktur Utama PT. ADS, Muhamad Badrun. (Foto: FEC Media)



Ende, Floreseditorial.com - Merebaknya informasi di sosial media (sosmed) Facebook dan WhattsApp terkait pemberhentian aktivitas PT. Asia Dinasty Sejahtera (ADS), memacu jajaran manajemen memberikan klarifikasi. 


Kepada Awak Media, Komisaris Utama PT. ADS, Kanisius Nangge, mengatakan, sejauh ini semua izin pendirian PT. ADS dinyatakan lengkap dan aktivitas perusahaan tetap berjalan seperti biasa.


Menurutnya, terkait hasil pertemuan antra Bupati Ende, Satgas Waspada Investasi (SWI) Nasional, dan SWI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui video conference, pihak SWI Nasional memutuskan untuk menghentikan sementara aktivistas Usaha Jasa Keuangan (UJK) yang selama ini dilakukan PT. ADS.


“Jadi bukan tutup. Aktivitas perusahan tetap jalan. Kemarin yang disepakati yaitu PT. ADS segera membayar jasa keuangan milik nasabah, dan kita sepakat. Kita sudah bayar untuk 3.000-an anggota, sisanya 2.000-an anggota akan kita bayar mulai Maret ini," ujar Kanisius, saat ditemui Wartawan di Kantor PT. ADS di Jalan Cendana, Kota Ende, pada Rabu (10/3/2021).


Ia menjelaskan, saat ini usaha jasa keuangan di dalam PT. ADS tidak ada masalah dan berjalan normal. Selanjutnya, pihak manajemen akan melakukan koordinasi secepatnya dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait perizinan yang berhubungan dengan UJK.


“PT. ADS bertanggung jawab atas kewajiban kepada para nasabah atau anggota. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dan proses perizinan yang benar sesuai dengan UU, apakah selanjutnya melalui OJK atau Badan Perlindungan Aset,” paparnya.


Ia menambahkan, UJK PT. ADS sejauh ini tidak pernah gagal dalam pembayaran dan setiap pembayaran berjalan normal.


“Untuk sementara, tidak ada yang gagal bayar. Hanya molor bayar itu karena menghindari antrian selama masa pandemi covid-19,” katanya.


Sementara itu, Direktur Utama PT. ADS, Muhamad Badrun, menegaskan, Skema UJK pada PT. ADS tidak dihentikan. 


Menurutnya, pihak Manajemen PT. ADS merubah Skema UJK melalui Cripto Karangsi atau Perdagangan Komoditi Berjangka, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2019, sehingga pengawasan dilakukan melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Kementrian Perdagangan (Bappepti).


“Total piutang kita ada Rp 9,75 miliar dan ada uangnya. Kita akan bayar dan tidak ada masalah. Saat ini, kita ikuti anjuran pemerintah dan sedang mengurus perizinan jasa keuangan. Jadi soal uang ini kewajiban kita, kita akan bayar. Jadi ADS tidak berhenti, hanya penghentian sementara sambil mengurus izin, dan pembayaran piutang nasabah akan tetap kita lakukan,” tegasnya.


Diberitakan media ini sebelumnya, PT. ADS yang beroperasi di Kabupaten Ende, Sikka, dan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu dihentikan sementara mulai 1 Maret 2021, karena belum mengantongi surat perizinan legalitas sehingga kegiatannya bersifat ilegal, serta tidak memiliki keuntungan yang tetap.


Hal ini disampaikan Ketua OJK Indonesia, Togam Tobing, pada video conference terkait klarifikasi Bidang Usaha PT. ADS, berlangsung di Lantai I Kantor Bupati Ende, pada Selasa (9/3/2021).


Togam menyampaikan, PT. ADS yang memiliki anggota 5.000 lebih itu, belum mengembalikan dananya sekitar Rp 9 miliar lebih, dan telah melanggar UU Perbankan Nomor 46. Karenanya, pihak OJK Indonesia meminta kepada pihak PT. ADS, agar segera mengembalikan dana-dana yang dihimpun kepada nasabahnya secepatnya, serta merumuskan kegiatan secara jelas.


"Saya tegaskan, bahwa PT. ADS telah melanggar UU Perbankan Nomor 46, dan harus mengembalikan dana-dana yang sudah dihimpun secepatnya kepada nasabahnya. Selain itu, PT. ADS harus merumuskan kegiatan secara jelas. Kalau Bidang Koperasi harus izin koperasi dan jika di Bidang Jasa Keuangan harus izin OJK," tegas Togam.