Iklan

Redaksi Flores Editorial
27 Mar 2021, 15.03 WIB
News

Salah Satu Ketua Partai Koalisi H2N Jadi Ketua Pansel TFL Sanimas Dinas PUPR Manggarai, Ketua DPRD: Perekrutan TFL Sudah Tak Independen

 
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Matias Masir. (Foto: Ist)


Manggarai, Floreseditorial.com - Nama Kanisius Teobaldus Deki, yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Manggarai sontak menjadi sorotan, lantaran dirinya ditunjuk oleh Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai, Silvester Zaldy Sahadun, menjadi Ketua Pantia Seleksi (Pansel) Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Dinas PUPR Manggarai.


Polemik Perekrtutan TFL itu bermula dari pengaduan masyarakat kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai, yang menganggap proses perekrutan tersebut telah melanggar ketentuan dan ditunggangi kepentingan Politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).


DPRD Manggarai akhirnya merekomendasikan Dinas PUPR memproses ulang Perekrutan TFL tersebut. Namun, polemik Perekrutan TFL itu kembali berlanjut setelah Kadis PUPR Manggarai, Silvester Zaldy Sahadun, justru menunjuk, Kanisius Teobaldus Deki, yang merupakan Ketua DPD Partai Perindo Manggarai sebagai Ketua Pansel Perekrutan TFL itu.


Sejumlah kalangan pun beranggapan bahwa penunjukan, Kanisius Teobaldus Deki, adalah gambaran Politik Balas Jasa Pasangan Hery Nabit - Heri Ngabut (H2N), saat Pilkada Manggarai beberapa waktu lalu.


Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Matias Masir, kepada floreseditorial.com, Sabtu (27/3/2021), mengatakan, Dinas PUPR Kabupaten Manggarai tidak paham dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).


"Kalau betul bahwa Ketua Pansel merupakan Ketua Partai Politik (Parpol), itu artinya Dinas PUPR sudah melenceng dari aturan, dan ini mencoreng citra  pemerintahan yang baru," jelas Matias.


Politisi asal Cibal itu menilai, Dinas PUPR Manggarai melakukan kekeliruan dengan menjadikan Ketua Parpol sebagai Ketua Pansel.


"Apalagi Ketua Parpol tersebut kita tahu merupakan salah satu Partai Pendukung Paket Hery-Heri di perhelatan Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Dengan persoalan yang terjadi sekarang, saya menilai sudah tidak ada independensi lagi dalam Perekrutan TFL di Kabupaten Manggarai," ungkapnya.


Matias menduga, hal tersebut merupakan salah satu skenario yang dimainkan oleh Dinas PUPR, untuk kepentingan pribadi.


"Kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Manggarai agar  segera mengambil langkah tegas, untuk menyelesaikan persoalan di Dinas PUPR," tukasnya.


Sebelumnya, sorotan datang dari Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Yoakim Jehati,

kepada media ini, Jumat (26/3/2021), yang meminta agar proses Perekrutan TFL Dinas PUPR dihentikan. 


"Dinas PUPR membuat sesuatu hal diluar aturan mainnya, serta tidak percaya diri pada perangkat yang dimiliknya, dengan melibatkan pihak luar yang hanya membawa sejuta soal. Diberitakan sebelumnya, Ketua Pansel adalah PT dan LSM. namun, yang terjadi adalah Pimpinan salah satu Parpol dan ini tidak dibenarkan," tegas Yoakim.


Ia juga meminta kepada Bupati Manggarai, segera mengambil alih tugas tersebut dari PUPR, serta memberikan peringatan keras kepada Kadis PUPR Manggarai, karena tidak mampu mengembangkan tanggung jawab tersebut.


"Ini kesalahan fatal yang dibuat karena mengangkat Pimpinan Parpol sebagai Pansel, dan merupakan preseden buruk buat pemerintahan yang baru," tukasnya.