Iklan

Redaksi Flores Editorial
11 Mar 2021, 11.19 WIB
News

Sekda Matim Serahkan Sertifikat Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur , Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Matim, Boni Hasudungan Siregar, menyerahkan sertifikat hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan  publik tahun 2020 (Foto: Prokopim)




Manggarai Timur, Floreseditorial.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Matim, Boni Hasudungan Siregar, menyerahkan sertifikat hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan  publik tahun 2020 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Matim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Matim, berlangsung di Ruang Rapat Sekda Matim, pada Rabu (10/3/2021).


Sekda Matim, Boni Hasudungan Siregar, menjelaskan, terkait evaluasi pelayanan publik secara nasional, pemerintah melalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi terkait pelayanan publik. 


Untuk Kabupaten Matim, lanjutnya, ada dua Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan penilaian diantaranya, Disdukcapil dan Dinas PMPTSP. 


"Penilaian yang didapat oleh kedua dinas ini tentu sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kita bersyukur dari tahun ke tahun index pelayanan dan penilaiannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan," jelas Boni.


Untuk NTT, tambahnya, ada empat kabupaten yang melakukan penilaian yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Kabupaten Nagekeo. Dan kabupaten yang mendapatkan point tertinggi dari keempat kabupaten itu adalah Kabupaten Manggarai Timur.


Boni menyampaikan, Disdukcapil mendapatkan capaian yang sangat luar biasa. Targetnya di tahun yang berjalan ini, peningkatan pelayanan lebih dimaksimalkan lagi, baik itu fasilitas pelayanan publik maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 


"Sehingga, di tahun 2021 kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Kalau saya bedah dari enam indikator  mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan dan inovasi, saya optimis nilainya bisa dicapai. Sebab targetnya di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nilainya A. Semoga di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati nanti, point A tetap kita dapat," ungkapnya.


Sementara itu, Admin Instansi Sistem Informasi Kabupaten Matim, Klaudensius K. Gadi, menyampaikan, di tengah situasi pandemi covid-19, evaluasi pelayanan publik tahun 2020 dilakukan secara Desk Evaluation dan secara daring melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)  kabupaten.


"Secara berjenjang, evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluator Provinsi NTT yang ditugaskan oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan-RB. Sementara tim dari kabupaten, lebih banyak berperan dan memfasilitasi untuk menjaga obyektifitas penilaian," tukasnya.