SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
149 KPM di Desa Barang Terima BLT-DD Tahap I

Iklan

 


Adrianus Paju
27 Apr 2021, 18.31 WIB
News

149 KPM di Desa Barang Terima BLT-DD Tahap I

 

Penyaluran BLT-DD Tahap I di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. (Foto: Adrian Paju)


Manggarai, Floreseditorial.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut, berlangsung di Kantor Desa Barang, Selasa (27/4/2021) sekitar pukul 09.00 WITA.


Kepala Desa (Kades) Barang, Thomas Tahir, dalam arahannya mengatakan, BLT-DD merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan Pemdes Barang kepada warga KPM, dengan tujuan untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat merebaknya pademi virus corona atau covid-19.


"Bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi serta kesehatan, di tengah pandemi covid-19 ini," kata Kades Thomas.


Ia menyampaikan, total anggaran yang dikucurkan Pemdes Barang untuk BLT-DD Tahap I Periode Januari-Februari Tahun 2021 sebesar Rp89.400.000,00. Jumlah tersebut dibagikan kepada 149 KPM, dengan besaran dana yang diterima masing-masing KPM senilai Rp600.000,00.


"Untuk kali ini, anggaran tersebut disalurkan kepada 149 orang, dengan besaran dana yang diterima masing-masing KPM senilai Rp600.000,00," jelas Kades Thomas.


Secara keseluruhan, kata Kades Thomas, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Barang sebanyak 349 KK. Dari jumlah tersebut, total keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 10 KK, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 173 KK, dan penerima BLT-DD sebanyak 149 KK, sisanya yang tidak mendapatkan bantuan lantaran berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI/Polri.


Sementara terkait prosedur penyaluran, Kades Thomas menjelaskan, penyaluran sekaligus kriteria bantuan BLT-DD seutuhnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Deases 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485).


"Dalam PMK 40/2020, sangat jelas kriteria pemberian BLT-DD disalurkan kepada keluarga miskin atau kurang mampu, dengan tujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19," jelas Kades Thomas.


Ia menambahkan, terkait mekanisme pendataan terhadap warga terdampak covid-19 yang selanjutnya terdaftar sebagai calon penerima bantuan, pihaknya telah membentuk Tim Relawan Pendataan Covid-19, yang bertugas mendata warga sekaligus memberikan penyuluhan terkait penanganan covid-19 di tingkat desa, dengan titik fokus kegiatan dimulai dari tingkat RT/RW. Selanjutnya, hasil pendataan itu akan disampaikan melalui Musyawarah Khusus Pemerintah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat.


Karena itu, setiap warga harus memahami aturan sebagai acuan dan dasar hukum dalam penetuan atau kriteria penyaluran BLT-DD tersebut. Kades Thomas, menegaskan kepada masyarakat, bahwa pengelolaan anggaran DD dan bantuan DD sejauh ini sudah dijalankan dengan transparan.


"Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua transparan. Ketika ada yang bertanya bahwa mengapa warga yang lain dapat bantuan, kemudian yang lainya tidak, saya tegaskan, penyaluran bantuan dilakukan atas dasar sejumlah kriteria sebagai dasar yang penting untuk dipenuhi. Setiap warga harus memahami kriteria tersebut dengan acuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," tegas kades Thomas.


Sebelumnya, pada tahun 2020, tambah Kades Thomas, anggaran DD difokuskan untuk penyaluran BLT bagi warga yang terdampak covid-19, dengan mengorbankan rencana atau program kegiatan di bidang pembangunan.


Untuk itu, Kades Thomas berharap, bantuan yang diterima masing-masing KPM bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya, bukan digunakan sebagai modal berbagai jenis perjudian.


"Saya harap, bantuan ini harus benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan saya tegaskan bahwa bantuan ini tidak diperkenankan sebagai modal berbagai jenis perjudian, sebut saja judi kupon putih," ujar Kades Thomas.


Terpisah, salah seorang PKM penerima BLT-DD, Marianus Okto Wandi, ketika dikonfirmasi Wartawan di lokasi kegiatan terkait bantuan yang diterima, mengatakan, pihaknya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga di tingkat desa, atas bantuan yang diberikan.


Wandi mengaku, bantuan yang diterima sangat berarti dalam membantu keberlangsungan ekonomi keluarga di saat pandemi covid-19 sekarang ini. Bantuan tersebut juga, kata Wandi, bisa dimanfaatkan untuk dijadikan modal usaha sederhana, seperti menjual pulsa, sehingga bisa sedikit membantu menambah penghasilan keluarga di tengah pandemi saat ini.


"Pandemi ini sangat dirasakan dampaknya di tengah warga kampung. Tentu, bantuan ini sangat membantu kami ditengah pandemi covid-19 saat ini," ujar Wandi.


Meski demikian, Ia berharap, kepada pemerintah agar bantuan semacam itu kiranya selalu ada, guna membantu warga yang selalu mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi.


Pantauan media di lokasi, turut hadir dalam mengamankan pelaksanaan kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Barang, Ramli Budiman.