SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
Komisi V DPRD NTT Minta Penetapan Tanggap Darurat Bencana bagi Provinsi NTT

Iklan

 


Ignasius Tulus
7 Apr 2021, 17.30 WIB
Headline

Komisi V DPRD NTT Minta Penetapan Tanggap Darurat Bencana bagi Provinsi NTT

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Huhu Takandewa. (Foto: Ist)



Kupang, Floreseditorial.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera menetapkan Provinsi NTT sebagai Provinsi Tanggap Darurat Bencana (TDB), guna memudahkan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Pusat dan lintas Kementerian.


Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Huhu Takandewa, saat rapat bersama sejumlah mitra terkait diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos) NTT, Bapelitbangda, Badan SAR, Kabag Anggaran dan BMKG, pada Rabu (7/4/2021).


Yunus menjeskan, rapat tersebut dilaksanakan untuk menyikapi Tanggap Darurat Bencana Tropical Siklon Seroja yang terjadi di NTT beberapa hari lalu.


Dalam rapat tersebut, selain meminta menetapkan Provinsi NTT sebagai Provinsi TDB, Yunus, juga meminta pemerintah setempat segera menyiapkan Skema Dana TDB melalui Biaya Tak Terduga (BTT), dengan menyesuaikan kebutuhan penangan covid-19.


"Kami juga meminta Dinas Sosial bersama mitra strategis, untuk menangani korban terdampak yang kini masih dalam penampungan darurat, dengan memperkuat pasokan kebutuhan posko dan dapur umum untuk melayani kebutuhan dasar pengungsi," ungkap Yunus.


Ia mengimbau, kepada Pemprov NTT agar segera melakukan koordinasi cepat dan langkah tanggap darurat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kini terdampak langsung, mengingat kebutuhannya sangat mendesak.


"Kami juga meminta BPBD agar mengaktifkan posko provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pangkalan data, koordinasi dan penangangan bencana dengan berkoordinasi dengan posko dan dapur umum swadaya," ujarnya.


Terkait sistem peringatan dini BMKG, pihaknya sangat mengapresiasi hal itu. Menurut Yunus, peringatan dini dari BMKG sebagai acuan valid akan timbulnya cuaca ekstrim.


"Pemerintah dan semua pihak agar tetap menjadikan informasi resmi BMKG dalam penanganan kewaspadaan bencana. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas kepada para pihak yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta sesungguhnya/hoax, yang dapat menimbulkan simpang siur informasi dan kepanikan," tambahnya.


Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah cepat Badan SAR dalam hal pencarian dan penyelamatan korban. 


"Badan SAR harus terus melakukan upaya penyelamatan korban yang saat ini masih hilang maupun yang masih tertimbun material banjir dan longsor," terangnya.


Ia menyampaikan, belajar dari bencana tropical siklon seroja, maka sistem mitigasi bencana dan desiminasi informasi penting untuk diperkuat, agar mencegah dampak yang lebih parah.