SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
Pemda Mabar ‘Kunci’ Puncak Waringin Agar Tak Diklaim BPOLBF

Iklan

 


FEC Media
16 Apr 2021, 21.58 WIB
Headline

Pemda Mabar ‘Kunci’ Puncak Waringin Agar Tak Diklaim BPOLBF

Puncak Waringin lokasi menyaksikan matahari terbenam di Labuan Bajo. (Antara Foto)


Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai ‘mengunci’ beberapa objek wisata di dalam Kota Labuan Bajo, salah satunya yakni Puncak Waringin, agar dapat dikelola oleh Pemda Kabupaten Mabar.


Bupati Mabar, Edistasius Endi, dalam keterangan yang diterima floreseditorial.com, Jumat (16/4/2021), menjelaskan, langkah tersebut diambil Pemda Mabar mengingat banyaknya objek wisata yang kini dikelola Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).


“Kalau semuanya dikelola BPOLBF, Pemda Mabar dapat apa?,” kata Politisi NasDem itu.


Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Putra, menegaskan, BPOLBF yang mengklaim memiliki wewenang penuh dalam mengelola sejumlah aset daerah Manggarai Barat, sangat tidak benar. 


“BPOLBF berhak mengelola tanah Pemda (Mabar) aset Pemda, itukan tidak benar,” ujar Dian Putra, mengutip jurnalbali.com.


Ia menjelaskan, Bupati Mabar, Edistasius Endi, sudah mengunci beberapa aset Pemda Mabar, untuk dikelola sendiri oleh Pemda. Salah satunya, kata Dian, yakni tempat wisata Puncak Waringin. Menurutnya, tempat wisata Puncak Waringin itu dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR).


“Puncak Waringin itukan yang bangun pariwisata atau PUPR ke Pemda,” ujarnya.


Menurutnya, KPK sudah mencium gelagat BPOLBF untuk mengelola tempat wisata Puncak Waringin, yang merupakan aset daerah Mabar itu. Sayangnya, gelagat BPOLBF ini sudah terbaca oleh Pemda Mabar, sehingga harus mengeluarkan jurus jitu untuk melakukan penguncian.


“Puncak Waringin itu Pemda sudah kunci, bahwa nanti pengoperasiannya oleh Pemda. Karena BPOLBF lagi mengincar. Kalau tidak, Pemda dapat apa nantinya,” beber Dian Putra.


KPK mengapresiasi ketegasan Bupati Mabar, Edi Endi, dalam melakukan penertiban sejumlah aset yang ada di wilayah Mabar. Hal itu lantaran, Edi Endi, yang menjalankan tugasanya tanpa memandang bulu. 


“Saya kira Bupati-nya (Edi Endi) sangat tegas Dia. Inaya Bay juga kan Dia tertibkan itu,” tukasnya.