Iklan

FEC Media
27 Apr 2021, 21.42 WIB
Headline

Pemda Nagekeo Klaim Hak Atas Tanah Seluas 14,43 Ha di Malasera

Proses penandatangan dokumen dilakukan oleh Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosko Do, mewakili Pemda Kabupaten Nagekeo sekaligus penerima hak atas tanah, bersama Direktur PT. Prima Indo Megah, Firdaus Adi Kisworo, selaku pihak pelepas hak tanah tersebut. (Foto: Peter)


Nagekeo, Floreseditorial.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama PT. Prima Indo Megah, menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di Malasera, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, bertempat di Ruang Kerja Bupati Nagekeo, Senin (26/4/2021) pukul 08.00 WITA.


Proses penandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosko Do, mewakili Pemda Kabupaten Nagekeo sekaligus penerima hak atas tanah, bersama Direktur PT. Prima Indo Megah, Firdaus Adi Kisworo, selaku pihak pelepas hak tanah tersebut.


Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Amar Putusan Pengadilan, sekaligus langkah optimalisasi Aset Daerah berupa kepastian hukum atas tanah yang akan digunakan untuk melanjutkan tahapan pembangunan Perumahan Tapak dan Rumah Sederhana Sehat di wilayah tersebut.


Di atas lahan seluas 14,43 Ha tersebut, telah dibangun 52 unit rumah, yang terdiri dari 19 unit rumah sudah selesai 100% dan 33 unit rumah belum tuntas dikerjakan.


"Setelah ini, kita butuh legal opinion dari pihak terkait sebelum proses lebih lanjut ke Lembaga DPRD," kata Bupati Don, dalam rilis yang diterima media ini, Senin (26/4/2021).


Ia menyampaikan, tanah Malasera sejak awal diperuntukan dan memang direncanakan untuk perumahan pemukiman bagi para Pegawai Nageri Sipil (PNS) Daerah. Pembangunan sempat terhenti karena terkait persoalan hukum. Saat ini, Pemda Nagekeo kembali memproses peruntukannya setelah semua prosedur dilewati sebagaimana mestinya.


"Market sudah ada, tinggal menjual. Ini tanah Pemda untuk perumahan PNS yang mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Proses harus berjalan baik, benar, dan cepat, agar yang menggunakan bangunan bisa nyaman menempatinya dan daerah tidak dirugikan. Instansi terkait saya minta segera telusuri sertifikat tanah sesuai jumlah yang sudah diterbitkan BPN atas tanah Pemda di Malasera," tukas Bupati Don.


Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosko Do, didampingi Sekda Nagekeo, Lukas Mere, Para Asisten, Kabag Hukum, Hans Malo, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lory Antonius, Kabag Administrasi Pemerintahan, Maria Dua, dan Kabid Aset pada Badan Keuangan Daerah, Abdul Latif, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo, Dominikus Insantuan. Hadir dari pihak PT. Prima Indo Megah, Direktur didampingi Kuasa Hukum, Silvester Nong Manis.


Laporan: Peter.