Iklan

Valerius Isnoho
21 Apr 2021, 16.45 WIB
HukrimNews

Warga Laporkan Kades Bangka Kenda Atas Dugaan Korupsi Dana Desa, Begini Kata Kepala DPMD Manggarai

Kepala DPMD Kabupaten Manggarai, Sipri Jamun. (Foto: Valerius Isnoho)


Manggarai, Floreseditorial.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sipri Jamun, mendukung tindakan warga Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, yang telah melaporkan Pejabat Sementara (Pjs) Desa setempat ke Polres Manggarai beberapa waktu lalu, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD).


"Beberapa Minggu lalu warga datang ke Kantor Bupati. Waktu itu yang menerima mereka saya, dengan Asisten I, dan beberapa teman dari DPMD. Kami sarankan waktu itu untuk telusuri dulu. Tapi masyarakat inikan maunya cepat. Tapi saya dukung juga soal itu," jelas Sipri, kepada media ini, Rabu (21/4/2021).


Ia menjelaskan, pihaknya tengah menelusuri laporan warga Desa Bangka Kenda tersebut, sesuai dengan mekanisme yang ada di DPMD.


"Kami melakukan penelusuran sesuai mekanisme kami yang ada di DPMD Kabupaten Manggarai. Kami sudah melakukan pemanggilan untuk Pemerintah Desa (Pemdes) Bangka Kenda, termasuk Penjabat Sementara (Pjs), untuk dimintai keterangan terkait laporan masyarakat Desa Bangka Kenda," bebernya.


Diberitakan media ini sebelumnya, Pjs Desa Bangka Kenda, inisial AH, dilaporkan warga desa setempat ke Polres Manggarai, atas dugaan tindak pidana korupsi DD Tahun Anggaran 2020, pada Senin (19/4/2021).


Salah satu warga Desa Bangka Kenda, Markus Ganggus, kepada floreseditotial.com, menjelaskan, laporan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pjs. Desa Bangka Kenda.


"Yang pertama terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), mereka lapor dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) senilai Rp579.600.000,00 yang disalurkan bagi 161 Kepala Keluarga (KK), sehingga seharusnya per KK mendapat Rp3.600.000,00. Namun nyatanya, masyarakat hanya mendapat Rp2.700.000,00, yang diterima dalam tiga tahap yakni tahap pertama Rp1.200.000,00, tahap kedua Rp600.00,00, dan tahap ketiga Rp900.000,00. Jadi yang kami tuntut sekarang berkaitan dengan laporan dari mereka yang tidak sesuai realisasinya," papar Markus.


Ia menyampaikan, selain BLT tersebut, banyak kejanggalan lain yang terjadi di Desa Bangka Kenda. Markus memaparkan, seperti yang terlihat dalam SPJ Pemerintah Desa (Pemdes) Tahun 2020 yang menyatakan adanya Dana Perawatan Jalan Desa dan Tembok Penahan Tanah (TPT). Namun kata Markus, realisasi dan tempat pengerjaan tidak jelas.


"Kalau soal jalan desa, itu ada. Tapi kalau perawatan, itu tidak ada sama sekali. Namun dalam SPJ mereka, anggaran untuk perawatan jalan itu mencapai Rp510.000.000,00. Terkait Dana Lansia juga, tidak pernah direalisasikan oleh lansia itu sendiri. Adapula Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Meteran Listrik, sampai sekarang tidak terealisasi," beber Markus.


Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Manggarai, AIPDA Joko Sugiarto, ketika dikonfirmasi media ini, membenarkan adanya laporan dari warga Desa Bangka Kenda. Menanggapi laporan tersebut, Ia berjanji, pihaknya akan mengambil langkah-langkah dalam merespon laporan masyarakat Desa Bangka Kenda itu.


"Pengaduan Masyarakat (Dumas) tersebut baru diterima hari ini, dan kami akan tindak lanjuti," tukasnya.