Iklan

 




Valerius Isnoho
1 Jun 2021, 12.05 WIB
Hukrim

Kwitansi Fiktif, Tersangka Korupsi DD Lemarang Terancam Lima Tahun Penjara

 

Ilustrasi (Net)


Manggarai, Floreseditorial.com - Karir Politik Mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), berakhir dibalik jeruji besi.




Hal tersebut dikarenakan mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa Lemarang, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan 2018.




Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, Bayu Sugiri, kepada awak media, Senin (31/5/2021) menyampaikan, hari ini pihaknya melakukan  pemeriksaan kedua tersangka yang didampingi penasehat hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor 29/N.3.17/Fd.1/04/2021 tanggal 29 April 2021 Jo. Surat perintah penyidikan kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor 30/N.3.17/Fd.1/04/2021 tanggal 29 April 2021



dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 dan 2018.



"Tersangka Donatus Su selaku Kepala Desa Lemarang sesuai Penetapan Tersangka  Nomor: B-22/N.3.17/Fd.1/04/2021 tanggal 29 April 2021 dan Katarina Rensi selaku Bendahara Desa Lemarang sesuai penetapan Tersangka  nomor: B-23/N.3.17/Fd.1/04/2021 tanggal 29 April 2021. Bahwa masing-masing tersangka  disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," terang Bayu.




Sementara itu, Bayu menambahkan, dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Lemarang untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 dianggarkan untuk pelaksanaan 7 pembangunan fisik, namun dalam pelaksanaannya tim pengelola kegiatan (TPK) tidak berfungsi secara maksimal karena, tim TPK hanya mengontrol material yang diperlukan dilokasi pekerjaan, dan melaporkan kepada kepala Desa secara lisan. Berdasarkan keterangan para tersangka yang menjadi TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menerangkan bahwa, seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan di kerjakan sendiri oleh Kepala Desa Lemarang, baik dalam pemesanan dan pembelian seluruh material untuk pelaksanaan pembangunan.




"Dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) di Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dimana  Kepala Desa Lemarang  membuat surat perintah pembayaran sendiri tanpa ada proses verifikasi dari sekretaris Desa, dan fungsi dari tersangka Katarina Rensi, selaku bendahara tidak berjalan sebagaimana mestinya karena, tersangka Katarina Rensi tidak pernah mengelola ataupun memegang uang," terangnya.




Ia juga menambahkan, untuk teknis pembelian material untuk kegiatan pembangunan dan pembayaran, ongkos tukang dibayar langsung oleh tersangka Donatus Su, sehingga dalam pembayaran pembelian material tersangka Katarina Rensi, tidak mengetahui berapa sebenarnya yang harus dibayarkan karena, tersangka Donatus Su sendiri yang memesan barang ketoko, dan tersangka Donatus Su sendiri yang melakukan pembayaran, namun tersangka Donatus Su sama sekali tidak pernah menyerahkan nota-nota riil pembelian bahan-bahan material kepada tersangka Katarina Rensi, sehingga tersangka Katarina Rensi tidak mengetahui pengeluaran uang sebenarnya dipergunakan untuk apa saja.





Lanjut Bayu, bahwa untuk mempertanggung jawabkan uang yang telah dipergunakan maka, tersangka  Donatus Su meminta operator dan tersangka Katarina Rensi, untuk membuat laporan pertanggung jawaban dimana didalam laporan pertanggung jawaban tersebut dibuatkan kwitansi yang disesuaikan dengan rencana anggaran biaya (RAB), dan dilampirkan nota dukung yang fiktif, karena nota dukung tersebut bukan merupakan nota atas pengeluaran yang sebenarnya.




Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Bayu Sugiri, mengeluarkan Surat perintah penahanan (T2) Nomor: Print–41/N.3.17/Fd.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama tersangka  Donatus Su dan Surat perintah penahanan (T2) Nomor: Print–42/N.3.17/Fd.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 atas nama Tersangka  Katarina Rensi.



 

Bayu juga menjelaskan, penahanan kedua tersangka sesuai dengan pasal 21 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) syarat Subjektif Penahanan yaitu dikhawatirkan tersangka  melarikan diri, dikhawatirkan tersangka  merusak atau menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan tersangka  mengulangi tindak pidana yang dilakukan.




"Pasal 21 ayat 4 KUHAP terdapat syarat obyektif yaitu, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 





penahanan, dalam tahap penyidikan ini akan dilakukan selama 20 hari, mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 19 Juni 2021 terhadap masing-masing tersangka yang akan ditahan di ruang tahanan Polres Manggarai.





Kerugian keuangan Negara oleh ahli sebesar Rp229.972.566,00 (Dua Ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dengan rekapitulasi," tutup Bayu.