SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
Protes Kebijakan Amburadul Pemkab Mabar, Pedagang Pasar Batu Cemin Datangi Kantor DPRD

Iklan

 


FEC Media
29 Jun 2021, 13.30 WIB
Headline

Protes Kebijakan Amburadul Pemkab Mabar, Pedagang Pasar Batu Cemin Datangi Kantor DPRD

Perwakilan pedagang pasar batu cermin saat mendatangi kantor DPRD Mabar (Foto : ist)



Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Sejumlah pedagang pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat (Mabar), Selasa (29/06/2021) pagi. 



Kedatangan para pedagang yang mayoritas perempuan, mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilai amburadul dan tidak berpihak kepada kepentingan pedagang kecil.


Puluhan pedagang pasar batu Cermin juga menyebutkan, pemerintah kabupaten Mabar tidak peduli terhadap kesulitan mereka.


"Saya ada lapak di dalam gedung, namun jalur masuknya kecil. Selain jalur masuk kecil, di depan jalan masuk menuju lapak saya terdapat beberapa stand kios yang ketika para pembeli mendatangi kios, menutup jalan masuk ke lapak dan tentu mempengaruhi jualan saya karena tidak dilihat oleh pembeli," ujar salah satu pedagang, Maria Seniman.


Akibat hal tersebut, Ia mengalami kerugian hingga dua juta rupiah selama seminggu, karena banyak jualan yang busuk.


"Pemerintah tidak punya hati melihat kami. Tidak dapat mengatur posisi stand jualan dengan baik. Stand pojok menjadi korban. Kami korban. Kami kesulitan. Kami harus berutang untuk memodali usaha kami, hanya pedagang kecil. Mohon perhatikan nasib kami," terangnya sambil mengurai air mata.


Selain mama Maria, pedagang lain, Nur Halita, yang menjual nasi dan kue ini, sering mengalami ketidakadilan atas tindakan oknum Polisi Pamong Praja (POL PP) di pasar batu cermin.


"Kami jualan di pinggiran karena kami tidak mendapatkan stand. Namun jualan kami sering diambil paksa oleh POL PP. Mereka mengangkut jualan kami," keluhnya.


Mereka meminta kepada DPRD untuk sesekali melihat lokasi pasar yang pengaturannya banyak merugikan para pedagang.


"Saya minta para DPRD untuk sesekali melihat secara langsung keadaan kami disana. Kami mohon, agar persolan kami ini diselesaikan dengan cepat,"ujarnya.


Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Partai PDI Perjuangan, Agustinus Jik, menyayangkan kondisi pasar batu cermin yang menimbulkan persoalan sosial.


Menurutnya, konstruksi pasar batu cermin memang tidak layak disebut pasar.


"Pasar batu cermin sangat sumpek sekali untuk kelas pasar. Itu cocok untuk gudang. Tidak cocok untuk pasar," tegasnya.



Sidang yang dipimpin oleh wakil ketua II DPRD Mabar, Marselinus Jeramun itu hendak menghadirkan Kepala Dinas Perindakop dan pihak POL PP.


Namun hingga berita ini diturunkan, kedua pihak perwakilan pemerintah belum berada di kantor DPRD Mabar.