SWAPE UP UNTUK MEMBACA ARTIKEL
Sengkarut Tanah Kerangan, Muhammad Achyar Dituntut 12 Tahun Penjara

Iklan

 


FEC Media
16 Jun 2021, 12.58 WIB
HeadlineHukrim

Sengkarut Tanah Kerangan, Muhammad Achyar Dituntut 12 Tahun Penjara

Muhammad Achyar (Foto : ist) 



Kupang, Floreseditorial.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Heri Flanklin dan Hero Saputro, membacakan tuntutan terhadap Muhammad Achyar, terdakwa kasus pengalihan aset tanah negara seluas 30 hektar di Kerangan/Toro Lemma Batu Kallo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam sidang Selasa, (15/06/2021).



Dalam tuntutan yang dibacakan, terdakwa juga dituntut denda satu miliar rupiah, subsider enam bulan kurungan, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.560.000.000 juta rupiah.



Dalam keterangan Jaksa, terdakwa diberi kesempatan selama satu bulan setelah putusan tetap untuk membayar uang pengganti tersebut, jika tidak maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang, dan jika tidak mencukupi, maka akan ditambah dengan pidana penjara selama enam tahun. 



Jaksa juga menambahkan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Tidak hanya Muhammad Achyar, dalam sidang tersebut juga membacakan tuntutan yang sama atas terdakwaTheresia Koroh Dimu, sebagai notaris dan yang mengurus berbagai dokumen penjualan tanah oleh berbagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah pemerintah itu.



Theresia dituntut 11 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar satu miliar rupiah, subsider enam bulan kurungan. Selain itu ia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 1,123 miliar rupiah.



Terdakwa Theresia diberi waktu selama satu bulan untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan tetap, jika tidak seluruh hartanya akan disita untuk dilelang, dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama enam tahun dan enam bulan.


Sidang pembacaan tuntutan tersebut dimulai pukul 11.00 wita, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fransiska Dari Paula Nino, dan Anggota Ngguli Liwar Mbani Awang, dan Gustap P. Marpaung.



"Achyar yang berprofesi sebagai pengacara, terlibat dalam kasus ini karena ikut mengklaim sebagian dari tanah Kerangan itu, semula dengan alas hak dari Abdullah Tengku Daeng Malewa, lalu menjualnya kepada dua orang, atas nama Gories Mere dan Sukarni Ilyas,"terang JPU.



Achyar disebut sudah menerima Rp.500.000.000 juta rupiah sebagai uang muka dari harga total 3 miliar rupiah untuk tanah seluas 3 hektar yang dijual kepada Gories.



Setelah mendapat penolakan terkait penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar, pada Januari 2018, terdakwa Achyar bersama Gories menemui Bupati Mabar kala itu, Agustinus Ch Dula yang juga tersangka dalam kasus ini.



Dalam pertemuan itu, mereka memanggil Ketua BPN Mabar, I Gusti Made Anom, di mana ia tetap bersikeras menolak menerbitkan sertifikat.



Dari hasil pertemuan itu, Dulla mengeluarkan surat pernyataan pada 8 Januari 2018 yang menyatakan bahwa, Pemda Mabar tidak berminat lagi atas tanah 30 hektar itu.



Dengan berbekal surat dari Dulla, terdakwa Achyar menemui Caitano Soares, seorang pegawai BPN Mabar yang juga tersangka. Atas arahan Soares, Achyar mengajukan kembali penerbitan sertifikat ke BPN Mabar untuk lokasi yang sama, namun luasnya tidak lagi 3 hektar, tetapi 5 hektar, dan alas hak yang dipakai bukan lagi Abdullah Tengku Daeng Malewa, tetapi Muhammad Adam Djudje dan pemohonnya bukan lagi Gories, tetapi David Andre Pratama yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.



Kepala BPN, Made Anom, tetap menolak penerbitkan sertifikat itu namun Soares tetap memprosesnya.



Surat dari Dulla tersebut juga dimanfaatkan oleh David yang kemudian membuat villa di lahan yang diklaim itu, serta pagar yang dibangun Djudje.