Iklan

 


FEC Media
24 Jul 2021, 18.40 WIB
News

Pemkot Kupang Diminta Batalkan Surat Edaran Walkot

 

Ilustrasi Sertifikat Vaksinasi covid-19 (Foto : pixaby)



Kupang, Floreseditorial.com - Pemeritah Kota (Pemkot) Kupang, NTT, mengeluarkan surat edaran Walikota Kupang terkait PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Skala Mikro, yang salah satu isinya berbunyi mewajibkan warga kota Kupang menyertakan surat vaksin sebagai syarat untuk urus administrasi.



Namun sayanganya, stok vaksin di Kota Kupang habis. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari DPRD setempat. Pemkot Kupang dinilai tidak konsisten dengan peraturan tersebut.



Melihat kondisi tersebut, Pemkot Kupang diminta membatalkan syarat sertifikat vaksin dengan merevisi lagi Surat Edaran Walikota Kupang .



Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Alfred Djami Wila, ketika dikonfirmasi, Jumat, (23/07/2021), mengatakan, seharusnya Pemkot Kupang melakukan evaluasi di lapangan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat edaran terbaru dan juga memeriksa stok vaksin apakah tersedia atau tidak.



“Ini sangat bertolak belakang dengan surat edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Bahwa surat vaksin menjadi syarat dalam pengurusan administrasi di Kota Kupang, namun kenyataannya dosis vaksin tidak tersedia di Dinas Kesehatan, sehingga memang sebelum memutuskan sesuatu perlu adanya evaluasi di lapangan,”ungkap Alfred.



Ia menambahkan, harusnya Pemkot Kupang mengajukan dosis vaksin secara bertahap ke Provinsi agar tidak kehabisan stok.



“Kasian masyarakat yang sudah semangat mau melakukan vaksinasi, namun ketersediaan dosis vaksin yang tidak tersedia. Pemerintah Kota Kupang harus segera mengantisipasi situasi ini, dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar segera menyediakan dosis vaksi,"terang Alfred.



Alfred menilai vaksinasi untuk warga Kota Kupang belum maksimal, untuk itu ia meminta Pemkot Kupang merevisi kembali surat edaran terbaru terkait syarat pelayanan administrasi di Kota Kupang.



“Surat edaran terkait syarat surat vaksin harus direvisi kembali agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri,” pintanya.