Iklan

 


FEC Media | Verified Writer
26 Jul 2021, 19.21 WIB
Headline

Terkait Akad Nikah Kasat Reskrim Polres Matim, Formappi Minta Kapolri Turun Tangan

Lucius Karus. (Foto: Tribunnews).


Jakarta, Floreseditorial.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawasi perilaku anak buahnya di daerah yang gagal meberikan contoh kepada masyarakat terkait bagaimana menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.


Mengutip Detakterkini.com, peneliti Formappi Lucius Karus mengaku, Akad Nikah kasat Reskrim Polres Matim, Ipda Agustian Sura Pratama, yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 merupakan pelanggaran serius. 


“Mereka tak hanya gagal menjadi contoh kepada masyarakat soal bagaimana menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, mereka juga bahkan memanfaatkan kekuasaan atau jabatan mereka untuk menegakkan protokol secara tidak adil,” kata Lucius Karus saat ditemui di Jakarta, Senin (26/7/2021).


Dia mengatakan, sulit membayangkan bagaimana Kasat Reskrim Polres Matim melaksanakan akad nikah di tengah situasi seperti ini, apalagi kalau kegiatan itu mengumpulkan banyak orang. 


“Di sisi lain kerumunan serupa yang dilakukan masyarakat biasa akan dilarang oleh kepolisian, penegakan hukum macam apa yang mau ditegakkan kepolisian di Manggarai Timur jika mereka sendiri mempertontonkan ketakdisplinan menaati peraturan,” ucapnya.


Menurut Lucius, di banyak tempat, pelanggaran larangan berkumpul ini bisa ditindak secara hukum, tak peduli kalau yang melakukannya adalah pejabat di daerah.


“Kalau polisi yang diharapkan menjadi penegak hukum atas pelanggaran yang terjadi justru menjadi pelaku pelanggaran, lalu siapa lagi yang bisa diandalkan.

Maka pada waktunya peningkatan jumlah kasus Covid-19 akan terjadi karena kelalaian menegakkan proses justru dimotori oleh penegak hukum,” ujarnya.


Lucius menilai, hajatan Akad Nikah Kasat Reskrim Polres Matim yang dilakukan di tengah wabah Covid-19 yang masih tinggi bukan saja menjadi lonceng kematian bagi penegakan hukum di Manggarai Timur tetapi juga alarm bahaya terkait potensi meningkatnya kasus Covid yang bakal terjadi karena ketakdisplinan yang dipelopori justru oleh penegak hukum. 


“Berulangkali Presiden mengatakan bahwa kunci untuk mengendalikan penyebaran virus adalah kedisiplinan melaksanakan Prokes. Saya kira pesan presiden ini bukan pepesan kosong,” ungkapnya.


Menurut Lucius, Pesan Presiden merupakan arahan bagi aparatur seperti kepolisian sampai pada levelnya yang paling rendah. Mereka harus mampu menyosialisasikan pesan dari Pemimpin negara kepada rakyat di seluruh pelosok termasuk di Manggarai Timur. 


“Kalau ada oknum kepolisian yang justru melanggar pesan dan bahkan aturan prokes yang berlaku saat ini, saya kira sudah semestinya prosedur di internal kepolisian bisa memproses oknum yang bersangkutan agar tak menjadi virus bagi kehidupan sosial warga Manggarai Timur,” kata Lucius Karus.


Menurutnya, jikalau langkah-langkah prosedural biasa tak berani ditempuh karena kepentingan membela korps, Lucius Karus berharap Polri segera mengecek kebenarannya di Manggarai Timur.


“Yang jelas sangat berbahaya ketika kepolisian di daerah justru menjadi biang pelanggaran prokes, karena itu artinya tak ada lagi jaminan bagi masyarakat untuk memastikan penegakan hukum bagi pelanggar prokes diproses secara hukum,” ucap Lucius.