Iklan

 


Rian Laka
12 Agu 2021, 19.28 WIB
HeadlinePLNPLTU Ropa

Ancam PLTU Ropa, Kanis Poto: Jangan Berkelit, Awas Saya Cabut Izin Penggunaan Pesisir

Kanisius Poto. (Foto: VoxNTT)


Ende, Floreseditorial.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Ende, Kanisius Poto, rupanya mulai geram perihal kisruh izin khusus angkut batubara dari wilayah Mau Sambi menuju lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa.


Ia menegaskan agar, Kepala Unit Pelaksana Pembangkit (UPK) PLN Wilayah Flores, Lambok Siregar, tak perlu berkelit perihal izinan khusus angkut batubara.


“Kalau perusahan vendor memiliki kendaraan sendiri untuk angkut itu batubara, artinya jelas dan tidak masalah, namun jikalau kendaraan pengangkut itu disewa milik pihak lain,ini yang jadi masalah, apakah kendaraan - kendaraan yang disewa itu izinnya sudah lengkap untuk angkut batubara?,” kata Kanis Poto, Kamis (12/08/2021).


Menurutnya, proses  angkut batubara tentu membutuhkan izin angkutan khusus.


“Masa tidak ada izin. Perusahan atau vendor jangan enak - enak saja. Tidak mungkinlah tak pakai izin,” ungkapnya geram.


Ia mengatakan, pemerintah tidak mungkin mendata satu persatu  kendaraan yang disewa PLTU Ropa. “Tetapi kalau semua kendaraan itu milik perusahan, maka itu namanya kendaraan milik perusahaan. Namun, kalau mobil - mobil truk pengangkut itu disewa makanya kita perlu tahu,  para pemilik mobil itu apakah ada izin atau tidak untuk angkut batu bara,” imbuhnya.


Ia mengatakan, izinan tertentu, seperti barang-barang berbahaya tentu diikat aturan-aturan lain, termasuk peraturan lingkungan hidup. 


“Jadi harusnya mereka meminta ke vendor sehingga vendor bisa menyiapkan semuanya untuk urusan pengangkutan baru bara, baru boleh beroperasi, jangan sampai truk satu macet, mereka gunakan truk lain lagi akhirnya semerawut sudah penggunaan truk - truk itu. Apalagi tidak dilengkapi dengan fasilitas lain seperti terpal yang bagus dan berstandar,” tutur Kanis Poto.


Karenanya, ia meminta PLTU Ropa jarak berkelit bahwa mereka tidak perlu izin angkut khusus batu bara. 


“Kalau tidak mengerti ini barang, jangan berdalih, Karena memang harusnya PLTU mengakui kesalahannya,” katanya.


Menurutnya, PLTU Ropa perlu menegur dan mengawasi perusahaan-perusahaan vendor agar bekerja sesuai dengan prosedur  tentu lebih baik.


“Kita juga tidak mau repot. Ini PLTU mulai cari selamat, awas saya cabut izin penggunaan pesisir, selesai sudah itu urusan batu bara. Izin penggunaan pesisir itu dari saya. Jadi begitu. Sebenarnya sederhana saja masalah ini, kalau dia taat terhadap kesepakatan dan aturan. Karena itu ada SOP yang harus mereka taati. Sehingga, dengan SOP itu mereka sampaikan kepada vendor tentang tata cara bongkar muat batu bara. Jangan berkelit ke lain hal lagi,” kata Kanis.


Ia menambahkan, pemerintah tentu tidak mempermasalahkan itu jikalau semuanya dilakukan sesuai dengan SOP dan sesuai  aturan yang berlaku.


“Sehingga masyarakat tidak datang mengadu, kalau masyarakat ngadu artinya ada yang tak beres,” tukasnya.