Iklan

 


Valerius Isnoho
11 Agu 2021, 09.57 WIB
ManggaraiNewsPaket Proyek

Belasan Paket Proyek Telah Tender Dicoret Pemkab Manggarai

Ilustrasi. (Net)


Manggarai,Floreseditorial.com - Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan Nomor : HK/253/2021 tentang Penetapan Realokasi Belanja Modal Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021.


Dalam putusan tersebut, Bupati Heribertus GL Nabit memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk tidak melanjutkan proses pengadaan barang/jasa di masing-masing OPD tersebut.


Akibat keputusan ini, sedikitnya 18 proyek pembangunan di Dinas PUPR Manggarai tereliminasi imbas refocusing ini. Sebanyak 13 paket yang sudah tender senilai Rp7,4 miliar rupiah dicoret serta tiga paket proyek yang dalam proses lelang tidak diteruskan.


Hilangnya belasan paket proyek ini mendapat sorotan saat pembahasan  Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Manggarai tahun 2022 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Dinas PUPR Manggarai, Selasa (10/08/2021).


Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ebert Ganggut dalam sidang itu meminta penjelasan Dinas PUPR tentang esensi refocusing anggaran dan argumentasi penghapusan kegiatan pembangunan yang berpotensi sangat merugikan masyarakat.


"Harus arif mengambil kebijakan di daerah ini. Empat pak paket ruas utama di Rahong Utara hilang termasuk Wae Rii. Kalau sebagian uangnya hilang tapi tidak menghilangkan paket pekerjaanya itu bisa dipahami, tapi ini hilang padahal paket-paket itu sudah ditenderkan," kata Ebert Ganggut.


Legislator tiga periode asal Kecamatan Rahong Utara itu kemudian meminta Kepala Dinas PUPR untuk menyampaikan klausul mana pada regulasi yang mengatur rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 membolehkan OPD menghapus kegiatan pembangunan yang sudah selesai tender dan sudah ada pemenangnya namun kemudian paketnya dihilangkan sama sekali.


"Dari 7 regulasi sebagai dasar refocusing ini berikan kepada saya tak satupun klausul yang mengatakan dibolehkan menghapus paket pekerjaan yang sudah dilakukan proses tender dan sudah ada pemenangnya," tanya Eber.


Namun sayang Kepala Dinas PUPR Manggarai, Saldy Sahadun dalam rapat itu menolak berkomentar dengan alasan rasionalisasi APBD untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 merupakan kewenangan kepala daerah.


"Terkait pertanyaan pak Eber saya sarankan supaya meminta penjelasan langsung dari pak Sekda sebagai Kepala TAPD kenapa pemerintah dan kami membatalkan atau mengurangi pagu. Kalau secara tehnis saya menjelaskan semua keputusan itu sangat tidak tepat dan ini adalah keputusan Bupati Manggarai jadi sebaiknya penjelasan itu tas kebutuhan refocusing merasionalisasi kegiatan di kami dengan mengurangi pagu tau membatalka," ujar Saldi Sahadun.


"Saya menginginkan supaya lebih komprehensif dan secara akademis bisa dipertanggungjawabkan semua ini dikembalikan pada kebutuhan refocusing sebaiknya sejumlah uang yang dibutuhkan merefocusing merasionalisasi beberapa kegiatan di PUPR atau lembaga lain itu dijelaskan oleh Ketua TAPD Sekda, kalau memungkinkan juga bupati saat paripurna misalnya," dia menambahkan.


Usai sidang, awak media berusaha mendapatkan klarifikasi tambahan dari Saldi Sahadun apakah penghapusan 13 paket proyek yang sudah diumumkan pemenangnya itu merupakan produk PUPR atau Bupati Manggarai. 


Wartawan juga menanyakan apa saja ketentuan skala prioritas refocusing di Dinas PUPR Manggarai beserta pengecualiannya termasuk 30 paket nontender (PL) yang lolos dari rasionalisasi. Tapi lagi-lagi Saldi menolak berkomentar.


"Maaf saya tidak bisa jawab," kata Saldi sambil berusaha menghindari pewarta.