Iklan

 


Rian Laka
20 Agu 2021, 14.40 WIB
DPRD EndeHeadline

DPRD Temukan Selisih Penggunaan Anggaran Pemkab Ende Tahun 2020, Pemkab Berdalih Salah Mencatat

Ilustrasi. (Net)


Ende, Floreseditorial.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, menemukan selisih penggunaan anggaran tahun anggaran 2020 oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende.


Tak tanggung - tanggung, temuan selisih penggunaan anggaran oleh DPRD kabupaten Ende itu mencapai 2.1  Milliar dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ende.


Anggota DPRD Ende, Sabri Indra Dewa, saat diwawancarai Floreseditorial.com, Kamis, (19/08/2021), mengatakan selisih anggaran tahun 2020 ditemukan DPRD Ende ketika menyandingkan data realisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan data yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Ende.


Menurutnya, anggaran penanganan Covid-19  kabupaten Ende tahun 2020 dari total alokasi sebesar Rp 54 miliar terealisasi sebesar Rp 43 miliar. 


"Ya selisih angka yang ditemukan oleh DPRD mencakup dua OPD, yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende,” tutur Sabri.


Sementara, dalam Data yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, realisasi anggaran untuk Jamkesda sebesar Rp 16,7 miliar. Sedangkan pada BPKAD, tercatat 17,7 miliar. 


“Terjadi selisih sekitar satu miliar rupiah,” tandas Sabri


Selanjutnya, Kata Dia, temuan selisih anggaran juga terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.


Tercatat, realisasi anggaran yang disampaikan kepada DPRD Ende sekitar Rp 900 juta, sementara yang tercatat di BPKAD sebesar Rp 1,1 miliar.


“Ini sangat aneh karena selisihnya terjadi saat realisasi. Seharusnya, tidak boleh ditemukan selisih penggunaan anggaran saat realisasi, karena anggaran telah digunakan, kalau saat perencanaan itu tidak masalah, tapi kalau realisasi tidak boleh, ada apa ini,” ketus Sabri Indradewa.


Terkait selisih realisasi pengggunan anggaran tersebut, Asisten III Setda Ende, Hiparkus Heppi mengatakan, pemerintah akan memberikan penjelasan yang diminta DPRD. 


Ia berdalih, selisih realisasi anggaran merupakan kesalahan teknis pencatatan.