Iklan

 


FEC Media | Verified Writer
19 Agu 2021, 18.16 WIB
Headline

Hadiri Paripurna 19, Pemkab Mabar Tenteng Jilidan Setebal 30 Halaman ke Kantor DPRD

Paripurna 19 masa sidang II yang mengagendakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat TA 2021 (Net)


Manggarai Barat, Floreseditorial.com - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, menghadiri Paripurna 19 masa sidang II yang mengagendakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat TA 2021, diruang sidang utama gedung DPRD Manggarai Barat, Kamis (18/08/2021).


Pantauan media, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I Darius Angkur, yang didampingi oleh ketua DPRD Manggarai Barat Martinus Mitar, dan Wakil Ketua II Marselinus Jeramun.


Jawaban pemerintah setebal 30 halaman dibacakan secara bergantian oleh Wakil Bupati Dokter Yulianus Weng dan Setda Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus s. Sodo,menjawab pertanyaan fraksi-fraksi DPRD terkait realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 yang masih jauh dari ekspektasi.


Pemerintah, menetapkan beberapa langkah untuk mencapai target PAD dalam  perubahan APBD TA 2021 sebesar Rp. 140.000.000.000, antara lain:


1. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan kementerian Keuangan RI dalam hal ini KPP Pratama untuk menghitung dan menyamakan data tentang jumlah penyetoran PPh (pajak penghasilan) wajib pajak daerah yang berusaha di Manggarai Barat sebelum melakukan penagihan piutang maupun sebelum melakukan verifikasi pembayaran pajak bulanan atas usaha hotel maupun restoran.


2. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas PUPR Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk menghitung potensi galian c di Manggarai Barat sebelum penetapan tagihan galian c atas usaha maupun atas pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.


3. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kementrian Perhubungan (Kantor Syahbandar Labuan Bajo) dalam rangka menertibkan lalu lintas kapal dan aktifitasnya terkait jumlah penyetoran atas retribusi kapal wisata.


4. Menyiapkan kebijakan perubahan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam kota Labuan Bajo antara lain Kelurahan Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Desa Gorontalo, Desa Batu Cermin, Desa Golo Bilas dan Luar Kota Labuan Bajo yakni Desa Tanjung Boleng yang berpotensi meningkatkan jumlah penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.


5. Penetapan pajak bangunan dalam sppt pajak tahun 2021.


6. Melakukan penagihan secara intensif terhadap piutang Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan.


Sementara itu menjawab pertanyaan fraksi-fraskis DPRD Manggarai Barat tentang dasar hukum yang dijadikan rujukan diterbitkannya SK Bupati Nomor BKPPD.814/323/VIII/2021 tentang besaran honorarium tenaga kontrak daerah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021 dengan jam kerja bagi TKD hanya 4 jam, sementara perda APBD TA 2021 belum dirubah, pemerintah menjawab bahwa secara normative Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi pengeluaran yang memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pengeluaran setinggi tingginya sebesar pagu yang sudah ditetapkan dalam APBD. 


Dengan demikian, maka pengeluaran belanja dibawah nilai pagu yang telah ditetapkan dalam APBD secara normative tidak melanggar ketentuan aturan yang berlaku apalagi pertimbangan pengurangan gaji Tenaga Kontrak Daerah didasari pada adanya defistit pendapatan yang sangat signifikan (khususnya Pendapatan Asli Daerah) terhadap belanja yang sudah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021.


Selain dalam hal konteks pengelolaan keuangan daerah ketentuan hukum yang dipakai adalah pasal 124 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD/lebih lanjut dalam penjelasan ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.


Dengan demikian keputusan Bupati Manggarai Barat telah memenuhi unsur hukum tersebut.


Turut hadir dalam sidang ini Asisten Perekonomian Pembangunan Martinus Ban, Asisten Umum dan Kesra Ismail Surdi, dan para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.