Iklan

 


Rian Laka
13 Agu 2021, 18.16 WIB
NewsPLNPLTU Ropa

Komisi II Minta PLTU Ropa Tak Berkelit di Balik Label Perusahaan Negara

Wakil Ketua Komisi II DPRD Ende, Maximus Deki. (Foto: FEC Media / Rian Laka)


Ende, Floreseditorial.com - Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Ende yang membidangi Ekonomi, Keuangan, Kemitraan BUMD dan BUMN melakukan kunjungan kerja ke kawasan PLTU Ropa Kamis, (5/8) dalam rangka memantau aktivitas bongkar muat batubara. 


Dalam kunjungan kerja tersebut, DPR menemukan banyak indikasi pelanggaran SOP (Standar Operasioanl Prosedur) yang terjadi dalam aktivitas bongkar muat batubara di dermaga JT maupun di PLTU Ropa


Wakil Ketua Komisi II DPRD Ende, Maksimus Deki, saat diwawancarai media ini di Kantor DPRD Ende, Jumat, (13/08/2021) mengatakan, salah satu indikasi pelanggaran SOP yang ditemukan seperti banyak serpihan batubara yang berserakan di sepanjang jalan dari Dermaga JT Mausambi hingga PLTU Ropa. 


“Kami juga temukan banyak truk - truk pengangkut batubara yang tidak menggunakan terpal khusus sebagai penutup,” katanya.


Ia menambahkan, temuan indikasi pelanggaran-pelanggaran SOP itu tidak hanya disaksikan oleh DPRD, melainkan disaksikan langsung oleh manager PLTU Ropa, Lambok Siregar. 


“Kenyataan ini menjadi bukti konkrit lemahnya fungsi pengawasan dari pihak PLTU Ropa,” tandasnya.


Menurutnya, fakta tersebut menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat terkait debu hingga menyebabkan lalu lintas masyarakat terganggu, kecelakaan dan masalah lainnya, itu benar adanya. 


“Semua kesalahan yang nampak dari pelanggaran itu menjadi tanggungjawab PLTU Ropa. Itu harus,” tutur Maximus Deki


Ia berharap, managemen PLTU Ropa segera memikirkan jalan keluar, baik untuk jangka panjang maupun jangaka pendek perihal keberadaan PLTU Ropa di kawasan tersebut.


“Sehingga kehadiran PLTU Ropa bisa diterima oleh masyarakat, bukan berkelit di balik label perushaan Negara, listrik itu boleh dinyalakan atau listrik boleh memberi manfaat kepada semua orang di daratan flores ataupun di kabupaten ende. Namun PLN jangan mengesampingkan hak masyarakat yang berada di empat desa itu,” tuturnya.


PLTU Ropa, kata dia, tidak bisa berkelit di balik alasan bahwa mereka adalah perushaan Negara. 


“Masyarakat tidak menolak listrik,  masyatakat membutuhkan listrik yang tidak mengancam kehidupan mereka di lima Desa Kecamatan Maurole,” tambahnya.


Sampai saat ini, katanya, DPRD Ende belum menerima grand desain yang diminta dari PLTU Ropa maupun Pemerintah yang terlibat sejak awal dalam urusan perizinan.


“Karenanya, Komisi II mendesak pihak PLTU Ropa segera memindahkan lokasi dermaga JT di Mausambi pindah kedalam lokasi PLTU Ropa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat,” Kata Maximus.


Pada bagian akhir wawancara, ia menegaskan, untuk jangka pendek, PLTU Ropa diminta untuk tertib dalam menjalankan aktifitas bongkar muat.


“Harus sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan,” tukasnya.