Iklan

 


Rian Laka
9 Agu 2021, 14.25 WIB
NewsPLTU Ropa

Masalah PLTU Ropa, Walhi NTT Minta Kurangi Ketergantungan Terhadap Energi Kotor Seperti Batubara

Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Peranggi 


Ende, Floreseditorial.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT), mengkritisi proses  aktifitas bongkar muat Batubara dari Mausambi menuju PLTU Ropa.


Pasalnya, aktifitas bongkar muat Batubara dari Mausambi menuju PLTU Ropa, telah mendapat protes sejumlah kelompok masyarakat yang berasal dari Desa Mausambi, Desa Uludala, Desa Nira Nusa, dan Desa Keliwumbu.


Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Peranggi kepada media ini, Senin (09/08/2021) menjelaskan berdasarkan pemberitaan, Flores Editorial pada rabu, (04/08/202) lalu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, Kanis Poto, menyebutkan bahwa dinasnya tidak pernah mengeluarkan izin angkut.


Umbu Wulang menilai, hal ini merupakan konsekuensi buruk yang dialami oleh masyarakat dan juga bagi keberlanjutan lingkungan.


"Manakala pemerintah masih bergantung pada energi kotor seperti batubara," imbuhnya. 


Menurutnya, aktifitas pertambangan mulai dari Eksplorasi sampai pada tahapan pengangkutan seringkali meninggalkan dampak buruk bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.


Ia menjelaskan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 


"Pasal 39 menyatakan, Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya," jelas Umbu.


Umbu menambahkan, salah satu syarat untuk memperoleh IUP Operasi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ini, Badan Usaha wajib memenuhi syarat lingkungan berupa pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


"Hal ini untuk menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan," kata Umbu Wulang.


Selain itu, katanya lebih lanjut, pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk Pengangkutan mineral atau batubara wajib dipenuhi oleh perusahaan.


"Pengaduan masyarakat dari Desa Mausambi, Uludala, Nira Nusa, dan Desa Keliwumbu merupakan bukti bahwa adanya unsur pengabaian terhadap daya dukung lingkungan. Oleh Karena itu, Walhi NTT mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, untuk melakukan respon, baik untuk jangka Pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya," tegasnya.


Ia menambahkan, Pemerintah wajib melakukan audit lingkungan untuk memeriksa jejak-jejak residu dari proses distribusi serta melihat daya tampung dan daya dukung lingkungan dan menghentikan aktifitas proses distribusi batubara Pelabuhan Mausambi menuju ke PLTU Ropa.


Ia juga mendorong agar pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi batubara yang dikenal sebagai energi kotor serta melakukan dialog publik atau semacam referendum pilihan energi bagi flores di masa depan agar masyarakat Flores bisa menentukan arah energi masa depannya.